BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Sarang Penyamun di Infrastruktur

Tak ada yang baru dalam kritik Wapres Jusuf Kalla terhadap pembangunan infrastruktur. Sudah banyak pihak yang mempertanyakannya karena mengandung berbagai keanehan. Aneh karena biayanya terlalu mahal, dilaksanakan tanpa tender dan kontrak, tak ada dalam rencana induk, dan didominasi oleh BUMN.

Salah satu yang paling mengundang kritik adalah pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, yang ketika diputuskan sampai ditunjuknya BUMN China sebagai pelaksana pembangunannya, tak ada dalam Rencana Induk Perkeretapian Nasional (Ripnas). Guru besar ekonomi Universitas  Gajah Mada (Alm)  A. Tony Prasentiantono pernah menyebut bahwa jarak Jakarta-Bandung (142 Kilometer) terlalu pendek untuk sebuah kereta cepat. Di negara lain, menurut Tony, jarak terpendek adalah 400 kilometer.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono melihat biaya pembangunan kereta Cina tersebut juga terlalu mahal. Alasannya,  biayanya mencapai 5,5 miliar dolar AS atau 33,3 juta dolar AS per km.  Dia mengacu pada China Railway Group, yang membangun jalur kereta cepat Haikou-Sanya di China sepanjang 308 km dengan biaya 10 juta dolar AS per km; dan jalur Iran-Ishafan sepanjang 400 km yang hanya menelan 2,73 miliar dolar AS.

Ada juga keanehan terkait jalur LRT Jabodetabek, yang dibangun melalui sistem tunjuk langsung dan tanpa kontrak. Akibatnya, ketika biaya pembangunannya menggelembung dan melenceng dari jadwal, bukannya menjatuhkan sanksi kepada pelaksana, pemerintah malah menyuntikkan dana segar. Contohnya ketika pelaksana proyek, PT (persero) Adhi Karya, mengajukan biaya tambahan sebesar Rp5 trilun lantaran ada penambahan jumlah stasiun dan perubahan sistem sinyal. Anehnya, perubahan ini terjadi ketika pembangunan telah berjalan sekitar setahun.

Keanehan jalan tol lain lagi. Kini  BUMN pembuat jalan tol sibuk mencari investor. Alasannya presiden telah memerintahkan agar jalan tol yang sudah rampung dijual, lalu hasil penjualannya dipakai untuk membangun jalan tol yang lain. PT Waskita Karya (Persero) Tbk misalnya, telah memutuskan untuk menjual 18 ruas tol miliknya.

Peminatnya tentu saja sesama BUMN atau anak dan cucunya. Investor sungguhan tentu harus berpikir berkali-kali karena tak jelas berapa nilai riil jalan tol yang dibangun berdasarkan sistem tunjuk langsung.

Sementara itu Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) sakit kepala karena adalam beberapa tahun terakhir ribuan kontraktor gulung tikar.  Ini karena pembangunan infrastruktur didominasi oleh BUMN, dan perusahaan China berkat derasnya kucuran kredit kepada pemerintah RI.

Masih banyak cerita menyebalkan tentang pembangunan infrastruktur, termasuk perannya dalam membengkakkan defisit neraca perdagangan. Maka, apa yang dikatakan oleh Kalla patut disimak dengan serius oleh pemerhati dan pelaksana pembangunan, plus aparat penegak hukum khususnya KPK.

Jangan biarkan pembangunan infrastruktur menjadi sarang penyamun! (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF