BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sejarawan UI, pemerhati sejarah Islam Indonesia
Sandiaga Uno Santri Post-Islamisme Pasca-1990-an

Dari yang dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman ada dua hal untuk dibedah defenisinya. Pertama, santri. Yang kedua soal post-Islamisme. Istilah santri biasanya langsung merujuk ke Clifford Geertz yang di tahun 1960-an mengkategorikan orang Islam Indonesia sebagai santri, priyayi, dan abangan. Yang dimaksud santri di situ adalah orang yang belajar Islam secara formal dan informal di dunia pesantren. Bila pakai defenisi itu Sandi tak masuk kategori. Namun, di tahun 1990-an ketika di Indonesia berkembang ICMI (Ikatan Cendekiawan MUslim Indonesia) defenisi "santri" ala Geertz telah melebar. Jadi, santri tak hanya dialamatkan pada orang-orang yang lulusan pesantren, tapi orang yang dalam kehidupannya memegang erat nilai-nilai Islam. Makna santri lebih pada perilaku beragama dan kebudayaan. Dari defenisi yang telah melebar itu Sandi masuklah. 

Dia memiliki kepribadian religius. Dalam pergaulannya sebagai pengusaha dan didikan modern untuk menekuni bisnis, saya melihatnya sangat religius. Bahkan dari pihak istrinya, Nur Asia lebih hebat lagi kesantriannya. Dia berlatar santri Betawi. Di Pilkada DKI Jakarta kemarin Sandi kuat di situ, Islam-Betawi. Artinya, meski Sandiaga Uno lebih kental pengusaha, dia masih bisa dikatakan santri menurut defenisi tahun 1990-an.      

Mengenai istilah post-Islamisme sendiri, di kalangan intelektual, PKS dikategorikan sebagai partai post-Islamisme. Karena partai itu beradaptasi, berkompromi dengan sistem politik modern. ICMI di tahun 1990-an yang diwakili Habibie juga layak disebut post-Islamisme. Sedangkan Cak Nur (Nurcholis Madjid) tidak masuk kategori post-Islamisme karena hingga akhir hayatnya, ia berjuang memisahkan agama Islam dengan negara/politik, sesuai slogannya "Islam, Yes. Partai Islam, No." PKS beda. Wadahnya PKS dinamakan Islam. Dan dengan wadah yang Islami ini PKS bersosialisasi dan berkompetisi secara terbuka dengan kelompok-kelompok lain, ikut sistem yang berlaku.

Meski mereka mengaku inklusif dan terbuka pada kelompok lain, itu hanya omongan. Di dalam tak ada yang berbeda dengan kelompok mereka. Poat-Islamisme PKS lebih cenderung pada pragmatismenya. Soal ideologinya tetap sama (Islamisme), keras sekali (ideoligi). 

Tapi kemunculan Sandi sebagai cawapres Prabowo juga tak terpisahkan dari proses politik. PKS kini tak punya posisi tawar yang kuat dengan Gerindra. Andai mereka sekuat dua periode yang lalu, akan lain (ceritanya). Bahkan (kini tak sekuat atau seindependen) Partai Keadilan dulu yang berani mengusung capres sendiri, KH Didin Hafidhuddin. Saat ini posisi PKS lemah. Partainya terpecah, sejak kasus (korupsi) sapi orang menurun kepercayaannya. Ya, komprominya akhirnya seperti ini.

Sedangkan KH Ma'ruf Amin ini di NU, masuk kategori NU-kanan, agak konservatif. Fatwa penistaan agama untuk Ahok dia juga yang motori lewat tangannya sebagai Ketua MUI. Dan Jokowi dengan sengaja mengambil irisan itu. Yakni bagian NU yang masih bisa mengobrol dengan Islam garis keras dan konservatif. Sejak dulu, KH Ma'ruf ini bagian NU politik. Beliau bergaul juga dengan Gus Dur ketika NU menarik diri dari politik kembali ke khittah. Keduanya juga bekerjasama ketika mendirikan PKB. Salah satu ketua majelis syura-nya PKB Ma'ruf Amin. 

Dengan dipilihnya Ma'ruf Amin, Jokowi sangat menghitung keuntungan di pihaknya. Di periode kedua ini dia ambil aman. Tapi memang tak bisa membuat semua orang puas atas pilihannya. Misalnya, di medsos isu golput menguat. Nggak tahu riil-nya di publik. Figur RI-1 Jokowi lebih kuat dari cawapresnya. Prabowo juga demikian, lebih kuat dari cawapresnya. Jadi, pertarungannya bukan di RI-2. (ade)  

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner