BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Samadikun Melawan Rasa Keadilan Masyarakat

Samadikun Hartono adalah terpidana yang buronan (2003-2016). Artinya sejak awal tidak punya niat baik menghormati hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya eksekusi sudah dapat dilaksanakan sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan mengikat, yaitu tahun 2003.

Hukuman ‘uang pengganti’ yang seluruhnya Rp169,4 miliar. Sejak 2003, Samadikun baru membayar pada 2016 dan terakhir pada 17 Mei lalu dengan sisa uang pengganti senilai Rp87 miliar. Artinya uang yang sejumlah Rp169,4 miliar telah mengendap hampir 16 tahun, dengan prediksi kemungkinan Samadikun telah menikmati bunga yang besar dari kejahatannya tersebut.

Karena itu, dirasakan hal ini melawan rasa keadilan masyarakat, karena pembayarannya diangsur dan tidak ada perhitungan bunga.

Kejaksaan perlu diingatkan bahwa putusan tersebut adalah putusan perkara pidana yang mengikat dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, pendekatan perdata seharusnya dilaksanakan secara komprehensif, artinya ketika ada kesepakatan hukuman pengganti disepakati dibayar angsur, maka seharusnya juga diperhitungkan bunganya. Karena itu menjadi tidak adil bagi negara yang dirugikan bila dibayarkan tanpa bunga.

Bisa dibayangkan, berapa jumlah bunga sejak tahun 2003 dari nilai yang harus dibayar Rp169,4 miliar. Kita tidak berharap kewajiban ‘bunga’ tersebut justru dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir