BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Samadikun Melawan Rasa Keadilan Masyarakat

Samadikun Hartono adalah terpidana yang buronan (2003-2016). Artinya sejak awal tidak punya niat baik menghormati hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia. Seharusnya eksekusi sudah dapat dilaksanakan sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan mengikat, yaitu tahun 2003.

Hukuman ‘uang pengganti’ yang seluruhnya Rp169,4 miliar. Sejak 2003, Samadikun baru membayar pada 2016 dan terakhir pada 17 Mei lalu dengan sisa uang pengganti senilai Rp87 miliar. Artinya uang yang sejumlah Rp169,4 miliar telah mengendap hampir 16 tahun, dengan prediksi kemungkinan Samadikun telah menikmati bunga yang besar dari kejahatannya tersebut.

Karena itu, dirasakan hal ini melawan rasa keadilan masyarakat, karena pembayarannya diangsur dan tidak ada perhitungan bunga.

Kejaksaan perlu diingatkan bahwa putusan tersebut adalah putusan perkara pidana yang mengikat dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, pendekatan perdata seharusnya dilaksanakan secara komprehensif, artinya ketika ada kesepakatan hukuman pengganti disepakati dibayar angsur, maka seharusnya juga diperhitungkan bunganya. Karena itu menjadi tidak adil bagi negara yang dirugikan bila dibayarkan tanpa bunga.

Bisa dibayangkan, berapa jumlah bunga sejak tahun 2003 dari nilai yang harus dibayar Rp169,4 miliar. Kita tidak berharap kewajiban ‘bunga’ tersebut justru dinikmati oleh oknum-oknum tertentu. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung