BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Sosial
Saham atau Bagi Hasil; apa yang Didapat dari Transaksi Freeport?

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penandatanganan kesepakatan awal (Head of Agreement) antara pemerintah dan Freeport-McMoRan yang sempat heboh. Pertama, transaksi yang dilakukan harus dibuka secara detail dan perjanjian harus dipublish, karena masalah ini jadi perhatian masyarakat. Selain itu, para pihak yang terikat dalam perjanjian harus terang, termasuk tim negosiator. Kedua, sumber dana harus dibuka, karena ini melibatkan uang yang besar, apalagi ini sudah masuk dalam rencana kerja yang sudah disetujui? Apakah ini dari pinjaman yang diperoleh Inalum? Lalu, dari mana asal pinjaman? Berapa bunganya? Bagaimana cara bayarnya? Apa jaminannya?

Ketiga, harus dipastikan apakah Inalum dapat share, atau hanya participating interest? Tolak ukur perhitungannya apa? Apakah dana pembelian 3.5 miliar dolar AS masuk ke manajemen Freeport atau ke pemegang saham lama yang sahamnya dilepas kepada Inalum?

Ini semua pertanyaan teknis, mudah dijawab oleh Akuntan perusahaan. Semoga terbuka dan transparan!!! (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional