BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM
Saat Hukum jadi Alat Pemasung Politik

Sejak awal kasus Habib Rizieq Shihab ini sudah menjadi kontroversi. Bagaimana mungkin di negara yang menganut sistem demokrasi kemudian memperkarakan secara hukum terhadap sebuah hasil karya intelektual yang disampaikan di forum resmi akademik. Disertasi merupakan hasil karya intelektual yang harus dihormati dan dihargai. Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan disertasi tersebut maka sebaiknya dibuat disertasi juga yang berisi bantahan dengan bukti dan argumentasi yang lebih kuat. Bukan kemudian melaporkannya ke kepolisian sebagai tindak pidana. Miris jika kemudian karya intelektual dibendung dan dimatikan dengan cara-cara yang tidak intelek.

Habib Rizieq Shihab, seorang ulama dan pimpinan tertinggi FPI seringkali memberikan kritik dan pandangannya terhadap pemerintah. Bukan saja di era Jokowi, namun juga di era SBY. Kritik adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kritik yang dilakukan itu sesuai dengan prasyarat UU, maka pemerintah dan siapapun harus menghargai dan melindungi hak tersebut. Ketidaksetujuan dapat disampaikan pula dengan cara-cara yang demokratis, membuka wawasan berpikir dan tidak mendoktrin. Kritik dan argumentasi harus dijawab dengan argumentasi pula. Kritik adalah wilayah politik. Maka perbedaan pandangan politik selayaknya diselesaikan secara politik.

Saat hukum dan perangkatnya kemudian dipaksa masuk dan digunakan oleh kekuasaan untuk memberangus kritik dan orang-orang atau kelompok orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah, maka hancurlah tatanan demokrasi yang telah dibangun sejak Indonesia merdeka. Bahkan dampaknya, bisa memasuki ruang ruang publik. Konflik horisontal pun menjadi keniscayaan yang bisa terjadi.

Di era demokrasi hendak aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai kemanusian segera dihilangkan dan memberi kesempatan kepada seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan membina integrasi bangsa agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam realitas bukan slogan semata. Masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial menjadi tanggung jawab setiap pemerintahan yang telah dipilih melalui pemilu dan pilpres. Maka menjalankannya adalah menjadi kewajiban konstitusional pemerintah terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Pada tataran teknis, ada baiknya Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya semakin sering dan terbuka melakukan komunikasi politik terhadap seluruh komponen bangsa. Tanggapi kritik sebagai wacana membangun bangsa. Bukankah republik ini milik semua? Bukankah setiap warga negara berhak dan bertanggung jawab akan masa depan bangsa dan negara ini? (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung