BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
SP3 Rizieq: Konsensus Politik Nasional

Banyak energi bangsa ini terkuras akibat celaan, makian, cemohan serta berbagai bentuk agitasi yang menyebabkan bangsa Indonesia terjerumus ke arah perpecahan. Bagaimana pun juga sosok Habib Rizieq sangat dihormati oleh sebagian umat islam. Dia merupakan representasi ulama yang masih setia dan konsisten memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri ini.

Oleh sebab itu, penghentian (SP3) kasus dugaan penodaan lambang negara Rizieq Shihab merupakan tindakan yang rasional dan tidak ada kaitannya dengan barter kasus Sukmawati. Ini jelas ada konsensus dan langkah cerdas yang dilakukan oleh pemerintah dengan para tokoh-tokoh agama yang diwakili oleh ulama alumni 212. SP3 merupakan usaha besar yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredam kelompok tertentu yang memanfaatkan kelompok ulama khususnya alumni 212 untuk mencapai kepentingan politik yang pragmatis.

Sebelumnya timbul kesan di masyarakat bahwa pemerintah di bawah pimpinan Jokowi tidak bersahabat dengan ulama dan cenderung anti ulama, khususnya ulama yang tergabung dalam aliansi 212. Semenjak kasus Ahok bergulir, dikotomi ulama 212 dengan ulama non 212 sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyudutkan pemerintah Jokowi menjelang Pilpres 2019. Padahal masih banyak ulama aliansi 212 yang masih rasional dan konsisten tidak menginginkan ulama dijadikan alat politik dan kuda tunggangan kelompok tertentu. Mengenai pilihan dalam Pilpres 2019, seharusnya peran ulama adalah memberikan pelajaran politik kepada warga negara bahwa dalam menentukan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada pemilih tanpa ada paksaan dari siapa dan golongan manapun.

Dengan demikian, SP3 Rizieq paling tidak salah satu instrumen untuk meredam gejolak politik di tahun politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Mudah-mudahan gonjang ganjing politik di beberapa hari terakhir semakin mereda, sehingga pemerintah bisa fokus kerja dan bisa menyelesaikan beberapa program yang belum sempat selesai. Apalagi menjelang bulan suci ramadan dan mudik 2018 yang memerlukan perhatian pemerintah, agar umat yang menjalankan ibadah puasa lebih tenang dan tidak direpotkan dengan kenaikan harga sebagaima yang terjadi sebelumnya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan