BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Andalas Padang Sumatra Barat
SBY Harus Bisa Menenangkan

Persoalan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai politik memang menjadi keniscayaan. Salah satu ciri partai modern itu adalah dimilikinya mekanisme bagaimana mengganti pemimpin partai politik secara terbuka di antara kader terbaik partai politik.

Melihat perkembangan partai politik kita hari ini, memang ada kecenderungan petinggi partai menyiapkan "putra mahkota" untuk menggantikannya.  Apalagi selama ini, kekuatan figur ketua umum masih mendominasi aktifitas partai politik sehingga kader partai politik dituntut loyal dan setia kepada ketua umum. Inilah yang membuat ketua umum menjadi kuat bahkan ikut menentukan suksesornya ke depan. 

Karena pengelolaan partai kita belum sepenuhnya modern, maka orang yang disiapkan jadi suksesornya adalah orang-orang yang berada di sekitarnya langsung. Ini yang menjadi masalah serius dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia hari ini. 

Melihat perkembangan yang berlangsung di Partai Demokrat (PD), tentu tidak terlepas dari suksesi kepemimpinan ini. Ada kekhawatiran dari sebagian kelompok pendiri, bahwa suksesor ketua umum adalah individu yang dipilih oleh SBY dan bukan melalui kontestasi terbuka sebagaimana idealnya yang dilakukan partai politik modern. 

Karenanya mereka mewacanakan untuk melakukan KLB dengan alasan kekalahan besar dalam Pemilu 2019 yang lalu.  PD adalah salah satu the Big Five partai politik di Indonesia yang memiliki konstituen yang jelas sehingga menarik perhatian bagi free rider untuk mendapat keuntungan dengan keberadaan partai ini.

Tentu caranya adalah menjadi ketua umum atau pengurus inti dari PD. Dengan cara ini mereka bisa menggunakan pengaruh yang dimiliki ketua umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka setelah menguasai jabatan ketua umum. 

Jadi kelompok yang mewacanakan ini sepertinya memang khawatir dengan manuver AHY ke dalam dan ke luar PD.  Ini yang coba dihadang oleh kelompok pendiri PD yang merasa punya andil dalam membesarkan PD yang selama ini tidak mampu berperan ketika SBY jadi ketua umum. Tentu untuk meredam masalah ini SBY sebagai ketua umum harus bisa menenangkan keadaan ini agar tidak memicu perpecahan yang berlarutan.

Saya pikir mestinya tetap ikut aturan di partai untuk Kongres pada tahun 2020. Hal ini agar tidak menjadi preseden bagi PD di masa mendatang. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir