BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Transportasi
Ruang Steril Sopir Bus AKAP Belum Diatur

Kecelakaan di tol Cipali mengingatkan kita untuk pentingnya menjaga keselamatan pengemudi. Memang kita masih akui bahwa manajemen transportasi darat kita masih banyak yang belum professional dalam hal rekrutmen pengemudi, mengatur kesehatan/psikologi pengemudi, pergantian waktu pengemudi dan sistem pemberian insentif (penggajian) para pengemudi. 

Sebenarnya regulasi aturannya tetaplah ada (sesuai SPM) hanya saja perusahaan-perusahaan otobus masih kurang disiplin dalam hal tata kelola manajemen transport, hal ini dikarenakan ingin lebih efisien dalam hal pembiayaan produksi. 

Sarana bus sering dilakukan ramp-check, namun pengemudi jarang dilakukan check kesehatan dan psikologis. Terkadang hanya special event seperti mudik lebaran dan nataru, pengemudi bus hanya tes urin untuk mendeteksi kandungan narkoba.  

Dalam SPM Permenhub 28/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Usia kendaraan/bus antar kota antar provinsi (AKAP) serta angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yaitu paling lama 25 tahun. Sebelum usia 25 tahun apabila selalu dilakukan ramp-check dan perawatan yang rutin niscaya operasional bus dapat terjamin keselamatannya. 


Kalau untuk bus AKAP kita masih lebih baik kira-kira usia nya masih 10 tahun. Kalau perusahaannya busnya bonafid ada juga usia nya bus dibatasi hanya 5 tahun, setelah 5 tahun busnya dijual. 

Ruang steril bagi pengemudi seperti bus BRT (TransJakarta) untuk AKAP masih belum ada standarisasinya untuk ruang steril pengemudi, makanya bila busnya AC lalu pengemudinya merokok sebenarnya juga sangat mengganggu para penumpang bus dan tentunya melanggar SPM. 

Dalam uji-kir tidak mengecek ruang steril pengemudi, hanya mengecek piranti keselamatan sarana bus (seperti: speedometer, ban, rem, sign

, wiper, spion, lampu depan/belakang dan lain-lain)


Lalu sering kita lihat, terutama musim mudik, bus AKAP memberi tambahan kursi di tengah dan sisi supir. Sesuai aturan standar maksimum kapasitas angkut bus sebenarnya tetap tidak boleh melebihi kapasitas beban dengan diberi tambahan kursi, karena tetap akan melanggar SPM. 

Logikanya bertambah 1 orang penumpang bila rata-rata berat manusia 50 kg (dikalikan saja akan ditambah berapa penumpang), bila semakin berat dari berat isi bus konsekuensi nya apabila semakin banyak tambahan penumpang akan mengganggu kinerja rem bus itu sendiri. Sayangnya pelanggaran SPM seperti kelebihan muatan Bus ini masih belum ada sanksi nya. (ade)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung