BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Forum "Menjadi Indonesia", Koordinator  Alumni IPB Untuk Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi
Road Map Pemanfaatan SDA

Masalah investasi asing sektor strategis pertambangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pertama, kita tidak perlu gaduh, karena ini adalah warisan dari rezim ke rezim (carry over). Bahwa jika pemerintahan Jokowi sekarang ingin kembali berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 untuk pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu suatu hal yang perlu diapresiasi.

Semuanya harus dikembalikan pada amanat konstitusi. Pengaturan sumber daya alam harus melalui  satu road map yang jelas tentang bagaimana pengaturannya. Road map di sektor stategis seperti pertambangan itu harus menjadi policy negara, bukan policy rezim. Artinya, road map  itu yang akan menjadi panduan bagi rezim berikutnya. Puluhan kalau perlu sampai seratus tahun ke depan.

Road map itu sendiri dasarnya, yang pertama, harus  masuk akal dari sisi konstitusi. Kedua, masuk akal secara anggaran keuangan. Ketiga, merangkum juga berbagai pikiran potensi nasional, bisa BUMN, swasta, dan pemerintah. Kekuatan politik dan rakyat, kampus harus dilibatkan agar semua pikiran-pikiran terbaik bangsa ini dapat terangkum. Jika sudah mengakomodasi pikiran-pikiran terbaik bangsa, maka proses berikutnya parlemen (DPR) harus paham secara utuh tentang road map  yang sudah  mendapat dukungan kekuatan politik dan rakyat.  

Persisnya, road map harus melalui proses yang selama ini dilewatkan, yaitu “deliberasi publik” dan mendapat dukungan parlemen dan rakyat guna mendapatkan dukungan dan menjadi kesepakatan nasional. Itu point yang paling penting!

Mengapa isu sumber daya alam menjadi sektor strategis yang harus segera dibicarakan? Pertama, SDA kita sudah terkuras habis. Batu bara, kayu,  laut kita banyak dieksploitasi bukan untuk kepentingan rakyat. Kedua, kita mengalami masa “bonanza” minyak di Orde Baru yang sangat tidak terkendali. Oil boom masa tahun 70-80an tidak kita syukuri dengan pemanfaatan yang  pandai dan bijak, bahkan terkesan melewati batas. Terlebih pada masa Perang Teluk pertama, saat harga minyak dunia mengalami kenaikan luar biasa, sehingga kita mengalami berkah keuntungan.

Sayangnya ketika kita banyak menikmati anugerah masa itu, bahkan menjadi eksportir dan Ketua OPEC, konsumsi BBM kita yang masih separuh kebutuhan saat ini tidak dimanfaatkan untuk  berinvestasi di sektor hulu strategis seperti eksplorasi dan membangun kilang-kilang misalnya. Ketiga, waktu itu kita jor-joran eksploitasi dan ekspor raw material seperti kayu dan minyak sehingga habis terkuras.

Berbeda dengan Indonesia, China dan Korea Selatan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. China yang punya cadangan batubara terbesar di dunia hanya mengekspor 1,7 persen, dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri.

Begitu pula Korea  Selatan yang usia kemerdekaannya sama dengan kita, tapi pandai memanfaatkan sumber daya nasional, sehingga masa Park Chung Hee, infrastruktur Korea  Selatan selesai dibangun.

Jika saja di masa Orde Baru dulu kita pandai dan bijak, maka pembangunan subway, jalan tol, LRT, dan infrastruktur lain seharusnya bisa dibangun, karena dana pun waktu itu melimpah, dan biayanya masih murah. Kalau sekarang, biaya-biaya sudah tinggi dan kita masih terbelit krisis ketimpangan yang mencapai 0,40 gini ratio. Sekarang, di masa otonomi daerah, kita sudah dibebani banyak hal. Belum lagi korupsi perizinan di daerah yang merupakan jenis korupsi paling berbahaya karena dapat memberi lisensi dan izin bagi para penjarah SDA ribuan kali lipat ketimbang masa Orde Baru. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung