BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Right Friend on the Right Place

Tak hanya kesejukan politik dibutuhkan oleh perekonomian nasional agar tumbuh lebih cepat. Kekompakan kabinet,  tranparansi keuangan negara, dan perencanaan juga memainkan peran sangat penting. Tak ada gunanya stabilitas politik kalau sesama anggota kabinet suka bertengkar bahkan di depan umum, dan pembangunan dilaksanakan secara sembrono.

Maka menyalahkan Pilpres sebagai faktor tunggal lesunya perekonomian nasional adalah mengada-ada. Sebelum Pilpres pun defisit neraca perdagangan dan pembayaran sudah kian menganga akibat kegagalan menggenjot ekspor agar melebihi impor. Akibatnya rupiah tetap mengambang di seputar 14 ribu terhadap dollar AS. Sedangkan pertumbuhan ekonomi cuma di seputar 5 persen, jauh dari kebutuhan untuk memerangi pengangguran.

Pertumbuhan realisasi investasi tahun lalu, kata kepala BKPM Thomas Lembong, "mengecewakan". Alasannya, bila pada 2017 tumbuh 13,1 persen, tahun lalu cuma 4,1 persen.

Para investor tampaknya sadar betul bahwa pembangunan infrastruktur secara massif yang sedang berlangsung sesungguhnya dilaksanakan tanpa studi kelayakan memadai. Akibatnya manfaatnya ibarat panggang yang jauh dari api.

Di darat ada jalan tol trans Jawa yang terlalu mahal untuk transportasi barang dan manusia, dan LRT yang butuh subsidi 9 miliar rupiah per bulan. Untuk pelayanan udara, ada bandara internasional Kertajati yang sepi. Di laut, setiap bulan subsidi puluhan miliar digelontorkan untuk kapal-kapal tol laut yang kering muatan.

Rendahnya kepercayaan para investor sesungguhnya tampak dari tuntutan mereka agar pemerintah membayar bunga yang tinggi, bahkan tertinggi di Asia, untuk semua bond yang diterbitkan. Menurut Asian Development Bank, beban bunga  bond pemerintah saat ini adalah sekitar 7,6 persen untuk yang berjangka waktu 10 tahun. Hal ini tentu saja terkait dengan ketidakpercayaan pada kemampuan pemerintah dalam mengelola utang, dan memacu pertumbuhan ekonomi

Para investor paham betul,  dalam membangun infrastruktur pemerintah berprinsip 'yang penting punya dulu'. Secara politik,  prinsip ini memang sangat efektif untuk menjaring simpati publik, meski membuat para investor kian waswas karena bisa membuat banyak dana publik terbuang percuma.

Maka jangan terlalu berharap, bila kegaduhan politik usai, perekonomian bakal tumbuh lebih cepat. Bila sesama petinggi pemerintah masih suka bertengkar sehingga tak bisa menghasilkan keputusan yang jelas dan terarah, reformasi birokrasi hanya manis di mulut, dan perencanaan cuma jadi pelengkap penderita.

Terakhir tapi tak kalah penting adalah  prinsip 'right friend on the right place' yang belakangan ramai diperbincangkan publik,  tentu saja tak kalah menganggu bagi perekonomian. Maka,  siapapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pilpres kali ini,  termasuk Jokowi sendiri,  bila tetap berprinsip 'biar boros asal membangun' akan membuat pemulihan ekonomi kian berat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan