BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Revitalisasi Total Gerakan Koperasi

Koperasi sebagai ide sudah berada di kehidupan masyarakat modern sejak abad ke-18 dan hal itu bermula di Britania Raya. Revolusi industri 1.0 merupakan pemicu lahirnya gerakan koperasi Rochdale di Inggris tahun 1884 yang diawali oleh 28 orang penenun dan pekerja industri lainnya. Sesudah itu gerakan koperasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai salah satu instrumen dalam sistem perekonomian di masyarakat. Di Indonesia, gerakan koperasi pertama kalinya mengadakan kongres di Tasikmalaya pada 11-14 Juli 1947 dan salah satu keputusannya adalah menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia untuk diperingati tiap-tiap tahun.

Selanjutnya gerakan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, hingga perkembangan terbaru adalah pembatalan UU Koperasi No 12 Tahun 2012 oleh MK pada 28 Mei 2014, sehingga UU Koperasi sebelumnya No 25 Tahun 1992 dianggap masih berlaku sampai dibentuknya UU baru. Di samping itu, gerakan koperasi di Indonesia juga merubah lambang melalui Permen Koperasi dan UKM Nomor: 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia. Lambang gerakan koperasi yang lama yaitu pohon Beringin, padi kapas, rantai, gerigi roda, timbangan, bintang dalam perisai dan warna merah putih diubah menjadi kuncup bunga berwana hijau pastel. Namun perubahan ini tidak berumur panjang di mana melalui Permen Koperasi dan UKM 01/Per/M.KUKM/II/2015, lambang gerakan koperasi di Indonesia diubah kembali ke lambang lama.  

Meskipun sudah berusaha melakukan perubahan lambang dan penyusunan undang-undang baru untuk gerakan koperasi di Indonesia, namun secara jujur, belum terlihat adanya kegerakkan masif di kalangan generasi milenial untuk mengadopsi koperasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka lebih asyik dengan start-up, e-commerce atau on-line business. Umumnya generasi zaman Now memandang koperasi sebagai sesuatu yang ribet, birokratis, kurang fleksibel dan proses pengambilan keputusannya lambat. Oleh sebab itu perlu revitalisasi menyeluruh terhadap gerakan koperasi di era revolusi industri 4.0 karena peta lingkungan sosial ekonominya sangat berbeda dengan saat gerakan koperasi pertama dimulai lebih dari seabad lalu. 

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam rangka revitalisasi koperasi di era revolusi industri 4.0 adalah jumlah anggota awal mendirikan koperasi perlu disesuaikan lebih sedikit karena sampai saat ini masih wajib diperlukan 20 orang untuk mendirikan koperasi berbadan hukum. Prosedur dan persyaratan pendirian koperasi hingga pengesahannya sudah saatnya berbasis teknologi informasi agar tidak memakan waktu lama untuk memulai usaha. Demikian juga dengan bidang usaha koperasi yang perlu mencakup ekonomi kreatif sehingga banyak anak muda terdorong mencoba koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga usaha untuk ekspresi kreativitasnya. Di samping itu, sudah saatnya mengintegrasikan konsep rantai pasok (supply chain) ke dalam gerakan koperasi agar koperasi dapat lebih kompetitif dalam usaha. Beberapa kajian akademik di universitas sudah mempelajari hal ini dan rasanya perlu diteruskan lebih mendalam sehingga memperoleh model yang sesuai dengan lingkungan di Indonesia. 

Gerakan koperasi kiranya tidak sekedar dikemas ulang, rebranding ataupun make-over. Agar sesuai zaman Now, gerakan koperasi perlu direvitalisasi total oleh para pemangku kepentingannya dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai leading sector-nya. Semoga gerakan koperasi di Indonesia tetap langgeng dengan diawaki generasi milenial di era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh Internet of Things (IoT) dalam berbagai aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung