BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.
Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba

Watyutink.com - Saya kira revisi menjadi domain pemerintah, apalagi yang direvisi adalah PP.

Sejauh ini memang ketentuan UU No.4/2009 belum dapat sepenuhnya dijalankan. Dan memang pada revisi ada arah untuk memberikan kemudahan usaha minerba.

Saat ini pemerintah cukup mengandalkan penerimaan dari sektor batubara terutama untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Batubara merupakan SDA yang saat ini memiliki peran penting dalam perolehan devisa.

Karena posisinya tersebut, menjadi logis jika pemerintah berupaya memberikan sejumlah kemudahan untuk mendorong kegiatan usaha di sektor minerba, khususnya batubara. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)