BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!

Masa depan sektor kelautan dan perikanan di bawah Menteri KKP baru, dapat dijelaskan bahwa dengan rencana akan membagikan ke nelayan kapal-kapal yang ditangkap, sebenarnya kondisi kapal-kapal penangkap ikan kita yang masih berukuran 30 GT itu selama ini memang tidak menjadi prioritas utama dari pemerintah.

Selama 5 tahun kemarin, hanya sekitar 1400 buah kapal yang dibagikan ke nelayan dari rencana 4000 kapal yang akan dibagikan ke nelayan. Padahal sebenarnya yang menjadi salah satu keunggulan sektor kelautan dan perikanan Indonesia adalah penangkapan ikan di atas 12 mil laut ZEE. Hal itu yang harus digenjot lagi oleh pemerintah.

Masalahnya kalau kita flashback lagi ke peraturan perundangan seperti Perpres No 03 tahun 2017 tentang Industrialisasi sektor Perikanan, di situ sudah tertera jelas amanat untuk kapal di atas tonase 30 grosston adalah kerjasama pemerintah dengan swasta untuk menyediakan sebanyak 12000 kapal penangkap ikan. Tetapi kita tidak tahu seperti apa realisasinya seperti sekarang.      

Oleh karenanya Menteri baru KKP Edhy Prabowo memang sudah saatnya harus menggenjot hal itu, yakni penangkapan ikan dengan kapal di atas 30 GT.

Terkait masalah nelayan memang saat ini kita sedang bahas ihwal kesenjangan pendapatan yang diperoleh para buruh kapal penangkap ikan. Padahal sebenarnya itu sudah dilindungi oleh Undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan Pembinaan Nelayan RI. Tetapi pada praktiknya memang banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Hal itu disebabkan antara lain kekurangpedulian para perencana kebijakan sektor kelautan dan perikanan terhadap Undang-undang bagi hasil dalam perikanan yang dulu--kalau tak salah--ada sekitar tahun 1964, yang seharusnya di perhatikan kembali atau dihidupkan kembali di tengah wacana pemerintah untuk merevisi Undang-undang No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Revisi itu direncanakan akan masuk dalam Prolegnas 2019-2024. Itu sebenarnya momentum untuk membela nelayan kita yang akan coba diperjuangkan.

Terkait tentang Papua New Guinea (PNG) yang produksi dan ekspor tuna nya mendadak meningkat, sebenarnya itu karena kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia yang dulu dikejar-kejar kemudian menggunakan base di PNG untuk menangkap ikan, yang diantaranya juga diam-diam menangkap ikan di wilayah Indonesia. PNG kemudian mengklaim hasil tangkapan kapal-kapal yang pindah itu sebagai produksi perikanan PNG.

Kebijakan menteri KKP kami dengar akan lebih banyak fokus ke perikanan budidaya. Karena memang sektor perikanan budidaya selama bertahun tahun sudah kita lupakan. Padahal tren sektor budidaya perikanan dunia saat ini sedang mengalami peningkatan. Untuk memulai hal itu sebenarnya akan jauh lebih baik.

Untuk produksi perikanan tangkap Indonesia sebenarnya cukup baik pada dua jenis ikan, yakni Cakalang dan Tuna sirip kuning. Hasil tangkapan Indonesia  paling tinggi yakni sekitar 16 persen dari produksi dunia. Tetapi kalau dilihat dari data ekspor internasional, Indonesia malah berada pada urutan 13 dunia, jauh di bawah peringkat Vietnam yang ada di posisi ke 3 dunia. Padahal Vietnam hanya memiliki panjang garis pantai tidak seberapa, jauh sekali di bawah yang Indonesia miliki.  

Diperlukan pendekatatan yang agak “radikal” dari KKP untuk lebih meningkatkan sektor perikanan tangkap. 

Ihwal risiko para pencuri ikan asing yang kembali mencoba untuk masuk ke wilayah Indonesia setelah pendekatan lunak KKP sekarang, kemarin ketika rapat dengar pendapat dengan KKP kita membahas beberapa peraturan menteri yang dianggap tidak pro kepada nelayan. Diantaranya adalah Permen No 56-57 tahun 2014, dan Permen No 1 dan 2 tahun 2015. Itu semua akan dikaji dan coba diperbaiki agar lebih memihak kepada nelayan.

Penenggelaman kapal pencuri ikan oleh era terdahulu sebenarnya kebijakan yang cukup baik untuk menekan angka pencurian ikan. Kemarin Menteri KKP Edhy Prabowo menjelaskan untuk hibah kapal yang tertangkap kepada nelayan memang harus dikaji secara aturan, termasuk kajian soal hukum apabila kapal-kapal itu memang masih masuk dalam ranah persidangan. Hal itu teman-teman ahli hukum yang lebih mengerti. (pso) 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir