BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno/Pendiri Universitas Bung Karno
Resafel Semata Pembagian Kue Kekuasaan

Sejak awal pembentukan kabinet memang sudah tampak kapasitas para menteri tidak sesuai harapan karena posturnya yang terlalu gemuk, tidak ramping seperti janji semula. Ini akibat dari koalisi partai yang terlalu banyak, makanya isi kabinet lebih bersifat bagi-bagi jabatan semata. Kompetensi menjadi tidak penting.

Secara kasat mata, tim ekonomi jelas paling kedodoran. Semua target pemasukan meleset, tax amnesty tidak sesuai harapan, pertumbuhan ekonomi hingga pertengahan 2017 stagnan 5 persen, daya beli masyarakat terjun bebas, 15 paket kebijakan ekonomi tidak ada pengaruhnya, dan utang menjadi andalan pembiayaan proyek-proyek pemerintah.

Kementerian BUMN termasuk yang paling rajin mencari utang. Seharusnya BUMN dikelola dengan tujuan profitisasi, tetapi di tangan Rini malah diprivatisasi sehingga kepemilikan dan kontrol negara menjadi minim. Ini jelas pelanggaran Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Saya kira menteri yang layak diresafel adalah Darmin Nasution, Sri Mulyani, Rini Sumarno, Susi Pujiastuti, dan Lukman Hakim Saifuddin. Tetapi itu tergantung Jokowi. Kalau ingin maju lagi menjadi capres, maka sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan menunjukkan kinerja yang pro rakyat.

Kalau mau jujur, sebenarnya semua kembali ke Jokowi karena para menteri hanya pembantu presiden. Jadi jika ada kebijakan-kebijakan kementerian yang tidak on the right track, jangan-jangan justru presidennya yang malah tidak punya visi dan pemahaman bagaimana cara mengelola negara. Masak belum 3 tahun berkuasa sudah mau resafel tiga kali.

Dalam kaitan itu, bagi saya resafel jilid 3 ini merupakan pembagian kue kekuasaan semata, sekaligus cermin ketidakmampuan presiden dalam merekrut para pembantunya. Sampai saat ini presiden tidak mampu menghadapi 'partitokrasi', yaitu tekanan dan gerakan parpol pro pemerintah yang secara masif melakukan penetrasi, intrusi, dan infiltrasi ke lembaga-lembaga negara demi kepentingan mereka. Contohnya, masih banyak nomenklatur kementerian yang tumpang tindih, sehingga parameter tentang kompeten tidaknya seorang menteri di posisinya menjadi tidak jelas. (jim)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF