BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Rencana Alih Profesi dari Pekerja ke Robot

Lebih dari 48.000 kantor bank di Eropa dalam 10 tahun terakhir dilaporkan tutup dan pindah ke perbankan digital. Kasus yang sama mulai melanda Indonesia. Sebagai contoh bank BTPN sedang mencoba bertransformasi ke financial technology atau FinTech. Para karyawan BTPN diberi dua opsi, pensiun dini atau mengikuti training UMKM. Kedua istilah tadi merupakan bahasa halus untuk mem-PHK karyawan.

Selain jasa perbankan, karyawan penyedia jasa tol kini sedang diliputi awan mendung. Pasalnya, otomatisasi gardu tol 100 persen yang mulai berlaku akhir bulan Oktober 2017 terpaksa menggusur pekerja tetap maupun kontrak. Janji tidak akan ada PHK di perusahaan BUMN penyedia jasa tol jelas tidak masuk akal. PHK massal tinggal menunggu waktu.

Berdasarkan studi Ball State University, jumlah pekerja yang telah digantikan oleh robot telah mencapai 5 juta orang sejak tahun 2000. Sebanyak 88 persen diantaranya karena otomatisasi produksi demi peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam laporan US Labour Statistics, terjadi pergeseran jenis pekerjaan yang akan diganti oleh robot dalam 70 tahun terakhir. Sebelumnya di periode 1930-1990 pekerja yang di PHK adalah pekerja pabrik. Sementara di tahun 2000an pekerja yang hilang adalah pekerja sektor jasa.

Bukannya transformasi digital tidak menciptakan lapangan kerja, namun lapangan pekerjaan yang dibuka oleh perusahaan digital seperti transportasi online hanyalah pekerja dengan skill yang rendah. Disisi lain, posisi atas seperti data programmer atau data scientist yang berfungsi membangun sistem operasional makin langka. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah berencana membuka impor tenaga kerja asing untuk mengisi pos data programmer.

Disini letak kesalahan paradigma kebijakan tenaga kerja di era digital. Pemerintah bukannya menyediakan sekolah-sekolah vokasi atau pendidikan kejuruan yang bisa langsung diserap ke perusahaan digital, tapi malah membuka pintu bagi programer asing.

Kalau impor pekerja digital ini jadi didorong, sementara SDM lokal tidak siap maka bencana demografi bakal membayangi Indonesia dalam 10-20 tahun kedepan. Lapangan kerja di ranah ekonomi digital akan dikuasai oleh pekerja asing dengan gaji super tinggi. Ekonomi digital alih-alih menurunkan ketimpangan justru membuat jurang penghasilan semakin lebar. Sementara itu belum ada program alih profesi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang bagi tenaga kerja saat ini.

Pekerja yang sudah belasan tahun mengabdi di perusahaan kini dianggap beban ditengah transisi bisnis digital, lalu pihak manajemen perusahaan dengan mudah melakukan PHK. Peran Pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja sebagai mediator untuk mencegah PHK massal tidak berjalan. Atau jangan-jangan memang tidak ada rencana sama sekali?

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!