BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Setara Institute Bidang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Religionisasi indonesia: Sejarah Perjumpaan Agama Lokal dan Pendatang

Akar diskriminasi terhadap agama lokal bermula dari bagaimana agama didefinisikan. Banyak yang mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Lalu bagaimana kriteria agama dibangun pun sulit dipahami. Inilah yang terjadi saat ini, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Definisi agama di Indonesia bias Abrahamic Religion melalui proses reifikasi menjelaskan agama dipahami sebagai sistem kepercayaan yang memiliki konsep Ketuhanan, wahyu/kitab suci, punya nabi, dan punya umat di banyak negara. Definisi ini dibuat oleh Prof Mukti Ali pada 1952 kemudian diadopsi oleh negara melalui Kemenag pada tahun 1961.

Dengan kategori ini, agama-agama yang dianggap tidak punya konsep Tuhan, kitab suci, nabi, dan umat di banyak negara dianggap bukan agama. Definisi itu menjadi bias karena tidak menjelaskan itu agama dakwah atau agama misionaris. Mungkin inilah yang menjadi dasar mengapa agama lokal sulit diterima oleh negara.

Proses diskriminasi melalui kebijakan negara dimulai sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, melalui Staatblad 189 tahun 1989. Dalam pasalnya, perkawinan di luar Kristen, Hindu, dan Budha wajib kawin secara islam. Efeknya banyak penganut agama lokal terpaksa masuk Islam untuk bisa nikah. Muncullah Islam surat kawin. Kebijakan ini menguat setelah kemerdekaan. Apalagi setelah Soekarno mengeluarkan PNPS Nomor 1 Tahun 1965.

Pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang siginifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran atheisme. Perkembangannya, UU Nomor 1/PNPS/1965 dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 baik dari segi yuridis formil maupun materiil.

Pada masa Orde Lama, umat islam selalu mencurigai agama lokal. Pada tahun 1950-an terjadi kebangkitan aliran kepercayaan (Kejawen). Penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi massa PKI. PKI merupakan oposisi utama bagi ideologi maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965, banyak orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena kecewa maka banyak para pengikut PKI yang abangan memeluk agama Kristen. Konversi ke agama Kristen di kalangan abangan ini telah menggeser kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.

Tokoh-tokoh agama besar yang mengkafirkan agama lokal karena berbeda dengan keyakinannya, kemudian agama besar membangun kuasa yang sentral dan sakral bersama negara mendiskriminasi agama lokal.

Bahkan media dan sineas melalui tayangan primitive runway menggambarkan bahwa agama lokal primitif dan membuat film/ sinetron yang menggambarkan pertarungan antara aliran putih dan hitam. Aliran putih kiai/ulama dan ustaz, sedang kelompok hitam diidentikan dengan perdukunan dan klenik. Film Kafir, Misteri Gunung Merapi adalah logika itu.

Akhirnya, putusan MK perlu diapresiasi, namun yang terpenting secara substantif adalah bagaimana representasi dan restribusi bagi agama lokal yang selama ini terpinggirkan. Negara harus konsisten dengan konstitusi, tidak hanya menyangkut amistrasi kependudukan saja tapi rekognisi substantif. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)