BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei

Jika aksi massa yang dilakukan oposisi sekadar untuk memprotes ketidakadilan dan tuduhan kecurangan, maka demonstrasi besar-besaran sah-sah saja dilakukan. Kerena ini negara demokrasi. Di mana setiap individu dan kelompok dijamin oleh konstitusi dalam menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Namun memang, aksi massa nanti harus berjalan dengan damai, tertib, dan tidak anarkis.

Pihak oposisi tak mungkin ingin membuat kekacauan. Karena risikonya terlalu besar. Oposisi juga harus menjaga dan merawat Indonesia. Jadi membuat kekacauan adalah perbuatan biadab dan harus dihindari. Silahkan berdemonstrasi. Asalkan tidak membuat kekacauan dan keributan. Mari kita jaga dan rawat Indonesia. Jangan kotori Indonesia, dengan tindakan-tindakan yang bisa memecah belah bangsa. Indonesia untuk dijaga. Bukan untuk dirusak.

Sedia payung sebelum hujan. Langlah antisipasi adalah langkah yang terbaik. Jangan sampai kecolongan. Dan langkah pengerahan aparat secara besar-besaran merupakan salah satu cara efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Karena massa yang besar harus dihadapi juga dengan jumlah aparat yang banyak.

Aparat keamanan sifatnya passif. Jangan represif. Sifatnya menjaga dan mengamankan. Bukan untuk berhadap-hadapan dengan demonstran.

Agar Jokowi dan Prabowo mau melakukan kesepakatan politik demi menjaga keutuhan NKRI, caranya mereka berdua harus berjiwa besar. Yang menang jangan jumawa. Dan yang kalah harus legowo. Juga harus memiliki sikap sebagai negarawan.

Syaratnya yang menang harus merangkul yang kalah. Dan yang menang bisa saja melakukan loby untuk mengganti biaya kampanye pada yang kalah.

Rekonsiliasi sulit terjadi sebelum 22 Mei. Namun bisa saja, rekonsiliasi terjadi setelah 22 Mei. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Yang penting bagi kita semua adalah mari kita jaga Indonesia. Mari kita jaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar