BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik
Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.

Pertemuan itu bisa memberi sinyal positif bahwa ada pertemuan awal untuk melakukan rekonsiliasi politik pada level elit yang diharapkan bisa menjadi fondasi untuk ditransformasikan sebagai rekonsiliasi pada level sosial. Namun demikian kita tidak usah terlalu tergesa-gesa karena bagaimanapun juga proses persaingan yang disertai dengan komodifikasi isu-isu politik, identitas kemudian persoalan sentiment ideologis dsb itu kan berjalan cukup panjang. Saya kira kita punya masa kampanye yang cukup panjang kan, belum lagi imbas pilkada 2017 di Jakarta yang lalu.

Jadi wajar kalau masih ada sedikit banyak rasa saling curiga dan kemudian masih ada sentiment negative saya kira itu fenomena yang wajar. Karena itu tantangan bagi kedua belah pihak terutama yang disimbolisasikan dengan Prabowo dan Jokowi adalah menunjukkan kesungguhan dan mentransformasikan satu kesadaran baru tentang rekonsiliasi pada level elit maupun sosial sebagai kebutuahan bersama untuk menata bangasa ke depan.

Sebenarnya jika fair, situasi perpecahan ini tidak hanya terjadi di kubu Prabowo saja. Di Kubu Jokowi juga ada yang sedikit banyak risau. Karena jika terjadi pertemuan antara kepentingan politik yang sama antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi, tentu akan terjadi pertukaran kepentingan dan consensus baru.

Sementara hardliner di kubu Prabowo mungkin mereka mengatakan untuk tidak usah rekonsiliasi, tidak usah consensus, menjadi kekuasaan oposisi juga terhormat dan tidak ada hambatan sama sekali, karena sebelumnya juga berada di luar kekuasaan.

Tetapi ini kan bisa menjadi masalah sosial yang baru karena melatenkan potensi-potensi persaingan politik yang telah menimbulkan pembelahan sosial menjadi makin panjang. Di kelompok Jokowi saya kira juga ada yang tidak happy. Hardliner yang menganggap kalau rekonsiliasi, consensus dan pertukaran kepentingan politik, mereka yang merasa sudah berjasa sejak awal dan berkontribusi besar pada kemenangan Jokowi, merasa jatahnya akan berkurang karena harus berbagi dengan kelompok politik yang lain.

Dan politik karena tidak ada kekuatan mayoritas mutlak, maka tidak terhindar kalau untuk membangun consensus dan power sharing, jadi mereka yang mengatakan politik jangan bagi-bagi dan lain-lain, saya kira dalam konteks hanya pembagian kekuasaan tanpa didukung oleh visi dan misi politik yang sama, benar. Tapi jika politik menghindari bagi-bagi hanya karena mau berkuasa sendiri sementara tidak ada mayoritas absolut, saya kira naïf.

Jadi ini harus dilihat dari kedua sisi. Tidak hanya dari kubu Prabowo saja tetapi juga kubu Jokowi. Tantangan keduanya adalah mentransformasikan bahwa mereka telah membuka satu sinyal untuk melakukan rekonsiliasi politik sekaligus mentransformasikan sebagai satu bentuk rekonsiliasi sosial. Dan ini harus di kedua belah pihak tidak bisa sendirian.

Ini yang sangat jelas menunjukkan kekecewaan adalah PA 212. Hal ini menurut saya pertama PA 212 harus dilihat sebagai satu kelompok sosial yang berkepentingan terhadap rekonsiliasi politik. Mereka berharap kalau rekonsiliasi politik terjadi maka kepentingan PA 212 bisa terakomodir. Misalnya isu kepulangan Habib Rizieq, kemudian isu menghentikan sejumlah kasus yang dianggap sebagai kriminalisasi ulama, dsb.

Saya kira wajar saja sebagai satu kelompok kepentingan yang selama ini cukup memberikan warna bagi persaingan pilpres maupun pemilu, ketika mereka menyatakan kecewa dengan pertemuan Prabowo dan Jokowi, ini kan sebagai upaya untuk meningkatkan bargaining politik. Saya kira itu wajar saja.

Dan kalau dirasa tuntutan-tuntutan mereka logic dan secara hukum bisa diakomodir, saya kira tidak masalah juga pemerintah membuka diri untuk memperbincangkan soal itu. Karena ini bagian dari komitmen untuk melakukan rekonsiliasi sosial. Tapi kalau dalam proses ke depan upaya akomodasi yang logis dan punya landasan hukum yang kuat dan didorong semangat rekonsiliasi, ternyata masih menimbulkan persoalan, saya kira justru nanti akan terlihat mana yang punya konsern terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, mana yang memang hobi ngajak berantem.

Makanya ini juga membutuhkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya sekedar memperoleh dan memperkokoh legitimasi politiknya saja. Ketika merangkul kelompoknya Prabowo tapi juga melakukan pemulihan sosial akibat fragmentasi politik yang luar biasa. Baik pilpres maupun pileg.

Dan ditunjukkan juga dengan upaya-upaya keluar dari kekakuan dan argumentasi yang terkadang tidak cukup berimbang.  Lihat dalam sejumlah kasus pemerintah sangat permisif dalam pemberian amnesti pada kasus pelecehan seksual anak. Tapi dalam sejumlah kasus lain yang bobot politiknya dianggap merugikan pemerintah dianggap sangat ofensif. Saya kira ini tidak proporsional. Saya kira ini komitmen untuk menunjukkan kemauan untuk menjunjukkan rekonsiliasis sosial ini juga harus ditunjukkan ditunjukkan Jokowi dan pendukungnya.

Saya sendiri kurang sependapat jika Prabowo bergabung dalam pemerintahan, maka oposisi menjadi lemah. Yang pertama, harus didorong supaya dengan karakteristik masalah kita dan sistem politik yang kita sepakati bersama yakni sistem presidensial yang kuat, saya kira harus didorong upaya membentuk satu pemerintahan yang consensus yang melibatkan semua faksi.

Saya kira kita lihat dalam pemilu legislative dan pilpres, tidak ada jarak ideologis yang tajam antara satu dengan yang lain. Kita lihat saat Jokowi pidato tema tertentu, Prabowo juga pidato hal yang serupa, tema mereka sering ketemu. Jarang ada perbedaan-perbedaan tajam kecuali sekedar simbolis saja. Secara substantive, tidak terlalu banyak pertentangan. Tidak ada alasan yang bersifat ideologis untuk kemudian ada kekuatan koalisi pemerintahan dan kekuatan koalisi oposisi.

Biasanya oposisi itu ada tiga faktor. Pertama ada jarak ideologis yang tajam antara partai-partai sehingga ini diturunkan dalam program politik yang sangat beda satu-sama lain. Yang kedua ada karakteristik sosial dari pendukung parta-partai politik yang juga berbeda. Yang ketiga, kita menganut sistem politik yang dipengaruhi oleh Westminster atau majority model dimana sistem politik kita mengatur tentang siapa yang memenangkan suara dan dia berhak menjadi pemegang kendali kekuasaan pemerintahan dan siapa yang kalah pemili, maka ia menjadi oposisi.

Jika ketiga aspek itu tidak ada, maka alasan-alasan oposisi menjadi lemah dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat kita. Kekhawatiran jika tidak ada oposisi maka control politik itu lemah, saya kira belajar dari pengalaman SBY dari 2004 sampai 2009. Justru dinamika control politik terhadap kebijakan pemerintahan tidak semata-mata sikap PDI-P yang berada di luar pemerintahan. Tapi kerap juga partai-partai pendukung pemerintah menyuarakan aspirasi yang berbeda.

Apalagi ini di periode dua Jokowi dimana tidak mungkin melanjutkan kekuasaan lagi. Saya kira partai-partai itu akan berlomba menarik simpati publik dan mereka akan berlomba-lomba untuk menjadikan itu sebagai isu atau program dalam pemerintahan sehingga memungkinkan untuk terjadinya dinamika internal dalam struktur pemerintahan. Dan ini akan semakin menarik jika kelompok yang selama ini kalah (Prabowo dan pendukungnya) ada di dalam pemerintahan. Saya kira suasananya nanti akan sangat dinamis.

Lalu yang seharusnya dilakukan Jokowi pasca pertemuan dengan Prabowo, menurut saya intensitas komunikasi politik dengan kubu Prabowo saya kira perlu diintensifkan kembali. Kemudain upaya untuk menjajaki dan komunikasi dengan kelompok-kelompok sosial termasuk yang kemarin menjadi sangat kritis terhadap pemerintahan saya kira perlu diajak duduk bersama. Toh pada waktu sebelum pemilu, Jokowi banyak mengumpulkan berbagai macam kelompok masyarakat untuk meminta pendapat dan masukan. Saya kira tidak ada masalahnya untuk melakukan kembali.

Itu menunjukkan kapasitas Jokowi sebagai negarawan tidak hanya sekedar politisi dan kepala pemerintahan. Tapi beliau adalah sosok negarawan yang mampu menjadikan dirinya sebagai pemimpin semua kelompok, tidak hanya pemimpin bagi pendukungnya saja tapi semuanya. Saya kira ini ini yang harus segera dilakukan Jokowi saat ini. (mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir