BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Reforma Agraria harus Digarap Serius

Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, ada dua program yang sangat dekat dengan reforma agraria, yaitu pembagian sertifikat tanah dan redistribusi lahan. Yang pertama, tanah sudah ada namun sertifikatnya yang diberikan pemerintah agar konfilk soal tanah yang dihadapi oleh masyarakat bisa diminimalkan. Selain itu sertifikat tersebut juga bisa menjadi jaminan hutang produktif untuk membantu produktivitas petani (jika tanah tersebut berupa sawah). Yang kedua adalah program memberikan tanah untuk dikelola oleh masyarakat sehingga masyarakat mempunyai faktor produksi/tambahan faktor produksi sehingga bisa meningkatkan produktivitas.

Selama ini yang mencapai target adalah program pembagian sertifikat tanah bukan yang redistribusi lahan. Tahun 2019 ini pun nampaknya akan kembali tidak tercapai target dari redistribusi tanah. Pak Jokowi sendiri terlalu lama berkutat di program pembagian sertifikat namun minim perhatian ke redistribusi lahan. Padahal esensi dari reforma agraria adalah program yang kedua.

Jika melihat debat capres kedua, para capres tidak menggambarkan secara jelas program reforma agraria yang seperti apa yang akan diterapkan jika menjadi presiden nanti. Para kandidat seolah tidak paham mengenai esensi dari reforma agraria itu sendiri. Pak Jokowi seperti yang tadi saya bilang hanya berkutat pada program pemberian sertifikat tanah. Sedangkan pak Prabowo hanya menyebut UUD 1945 pasal 33 tanpa penjelasan program konkrit dari beliau. Jadi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan secara jelas dan solusi yang ditawarkan seperti apa.

Perlu langkah berani bagi kedua pasangan calon pemimpin ini untuk menjawab persoalan reforma agraria. Bukan hanya soal keberanian merebut tanah dari tuan tanah lalu dibagikan ke masyarakat, namun lebih penting adalah program pemanfaatannya. sebagai referensi mungkin bisa mencontoh program pemberdayaan masyarakat seperti program Malaysia lewat FELDA (The Federal Land Development Authority).

Masyarakat diminta untuk memberdayakan tanahnya bukan untuk dijual kembali kepada konglomerat ataupun mengalihfungsikan lahan yang diberikan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, program sertifikasi tanah sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun program reforma agraria melalui redistribusi lahan tampaknya harus diperhatikan lebih oleh pemerintah sehingga ketimpangan lahan teratasi dan adanya peningkatan skala ekonomi masyarakat sasaran program reforma agraria.(pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan