BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.
Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI

Perkembangan perjalanan sejarah bangsa-bangsa umat manusia di dunia, rasisme adalah hal yang paling dikecam dari berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi di dunia.

Sejarah mencatat peristiwa holucoust di Jerman (menimpa Kaum Yahudi), di Amerika Perjuangan mengakhiri rasisme oleh Marthen Luther King Jr terhadap orang kulit hitam (Negro) Black American,  sebagian bangsa lain di belahan dunia juga memperjuangkan hal sama, baik pada saat masih dalam masa colonial dan pasca Kolonial (new colonialism).

Situasi diskriminasi rasis yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) yang di Surabaya, Malang dan Semarang beberapa waktu lalu, bukanlah peristiwa baru namun secara struktur dan sistematis rasisme telah terjadi sejak Integrasi Papua ke dalam NKRI hingga saat ini (1969-2019) sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi maka secara spontan terjadi kebangkitan masyarakat sipil di Papua untuk melawan rasisme dan politik diskriminatif.

Sejak kebijakan transmigrasi nasional diperlakukan ribuan masyarakat jawa, sumatra, sulawesi datang ke Papua untuk membangun kehidupan ekononi mereka secara baik, mereka diberikan tanah adat yang luas dan keleluasaan untuk membangun kehidupan mereka secara damai.

Aksi demonstrasi gabungan masyarakat papua di berbagai kota di papua & papua barat  memprotes rasisme OAP di Jawa merupakan titik balik ketidakpercayaan Orang Papua terhadap negara. Sikap ini perlu dihadapi secara serius secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Anti Rasisme Pasal 40 Tahun 2008.

Jika tidak diproses secara baik dan berkeadilan maka rasisme akan berkelanjutan secara luas di Indonesia. Mengutip sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe, pada 19 Agustus  2019 dalam sambutannya di depan massa di halaman kantor Gubernur "jika rasisme masih tetap berlanjut dan otsus akan berakhir pada 2021 dan jika belum menunjukan kemajuan pembangunan demokrasi dan penghargaan terhadap harkat hidup  Orang Asli Papua maka kedaulatan sepenuhnya saya serahkan kepada rakyat Papua ".

Dalam pidato Presiden Joko Widodo menyampaikan "kita harus saling memaafkan", menurut hemat saya sikap presiden harus didukung oleh proses hukum berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Negara harus hadir secara nyata dengan tindakan yang jelas, jika tidak maka kepercayaan Rakyat Papua terhadap Jakarta  semakin meningkat, dan implikasi politiknyapun akan semakin memanas dan meluas. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998