BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director Para Syndicate
RKUHP dan Agenda Reformasi Hukum

Pasal penghinaan terhadap presiden dalam pembahasan RKUHP sebaiknya "dibatalkan dan diganti" dengan pasal penghinaan terhadap simbol negara dan kedaulatan negara. Ini untuk menegaskan batasan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di satu sisi, serta di sisi lain sebagai pejabat politik tetinggi dan warga negara. Sebagai kepala negara melekat simbol negara dan kedaulatan negara. Tapi sebagai kepala pemerintahan dan pejabat politik tentu berlaku sama sebagai warga negara, sehingga tidak perlu takut terhadap kritikan atau penghinaan, karena kehormatan warga negara sama jaraknya terhadap hukum, berlaku asas kesamaan di muka hukum dan pengadilan.

Karena pada prinsipnya, pembahasan RKUHP harus diletakkan dalam semangat politik hukum bernegara dan reformasi hukum untuk menguatkan sistem hukum dan demokrasi. Salah satu kendala terbesar konsolidasi demokrasi di negeri ini adalah lemahnya sistem hukum. Pada konteks ini, masih banyak pokok pembahasan pasal-pasal RKUHP yang jauh lebih penting daripada pasal soal penghinaan terhadap presiden. Jangan DPR dan rakyat gagal fokus, karena fokusnya haruslah pada penguatan hukum dan demokrasi.

Sebagai misal, bagaimana akomodasi KUHP nanti terkait pasal tindak pidana korupsi dan terorisme yang bersifat extraordinary crime dan sudah diatur secara khusus dalam UU Tipikor dan UU Terorisme. Bagaimana politik hukum dalam RKUHP menghadapi isu dan masalah khusus dan urgent seperti itu. Masalah lain soal pidana narkoba dan nasib putusan hukuman mati yang masih dijalankan dalam sistem hukum kita?

Jadi ada banyak sekali pekerjaan rumah yang besar dalam pembahasan RKUHP dan pembenahan hukum pidana kita, juga politik hukum kita seperti apa dalam penguatan demokrasi ke depan. DPR dan pemerintah jangan gagal fokus, masuk ke isu pasal penghinaan Presiden, yang mudah saja solusinya (dibatalkan dan diganti dengan pasal penghinaan terhadap negara dan kedaulatan negara), dan mari fokus ke substansi pembenahan hukum pidana sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Ini tahun politik, jangan mengail isu di air kolam yang tenang!! (cmk)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF