BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Lespersi dan Dosen Pengkajian Strategis Keamanan FISIP UPN Veteran Jakarta
RKUHP Berpotensi Menjadi Pasal Karet

Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan menghina presiden maupun wakil presiden sebaiknya dihapuskan dari RKUHP. Jika masih tetap ada, ini makin membuktikan kalau rezim Presiden Joko Widodo terkesan ingin memberangus kekritisan kelompok masyarakat sipil dan kelompok oposisi. Terlebih lagi pasal penghinaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.  

Padahal sudah ada ketentuan konversi internasional ICCPR yang menghormati hak-hak sipil dan politik sudah diadopsi menjadi UU. Hal yang meyedihkan pasal penghinaan ini terlebih merupakan warisan kolonialisme dan sistem monarki absolut.  

Menariknya, ada ketentuan lain yang aneh dalam RKUHP ini, yaitu perubahan dari ketentuan delik umum menjadi delik aduan. Hal ini cenderung memberikan jalan bagi orang ataupun pendukung fanatik presiden untuk mengadu dengan ketentuan ini sebagai upaya tindakan represif terhadap orang-orang yang kritis terhadap presiden. Tentu saja ini kontraproduktif dengan sistem negara demokrasi yang sedang berjalan. Akibatnya langkah ini, dan beberapa ketentuan seperti  dalam ITE yang memiliki pasal karet, nampaknya lebih memiliki kepentingan jangka pendek dari penguasa saat ini. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF