BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
RI Negara Hukum, Bukan Negara Bebas Tanpa Syarat

Ada beberapa kewenangan presiden sebagai pimpinan kekuasaan eksekutif yang melintasi kekuasaan kehakiman yang diberikan berdasarkan Konstitusi UUD45, yaitu: Grasi, Abolisi dan Amnesti. Namun dalam konteks atasan dari Kementerian Kehakiman dan HAM yang membawahi Dirjen Pemasyarakatan, Presiden bisa memerintahkan jajarannya untuk "membebaskan" seorang narapidana berdasarkan peraruran perundang=undangan yang mengatur hak hak napi, yaitu: Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat.

Untuk memperoleh hak-hak napi ada beberapa persyatan administratif, tetapi persyaratan admintratif ini tidak boleh menegasikan hak hukum napi. Sebagai mana hak pada umumnya bisa digunakan bisa tidak, seperti Ahok yang tidak menggunakan haknya dalam kebebasan bersyarat.

Jadi kemungkinannya jika mengacu pada konstitusi dan konsekuensinya berlakunya asas legalitas, maka presiden bisa menggunakan grasi atau pengampunan yang salah satu pertimbangannya kemanusiaan, tetapi harus ada permohonan dari ABB yang pasti tidak mungkin ada dilihat dari sikapnya selama ini.

Demikian juga pembebasan bersyarat yang harusnya didapatkan pada bulan Desember, tetapi karena tidak mau menandatangani pernyataan, sehingga membatalkan hak atas pembebasan bersyaratnya tidak diberikan. Ini yang seharusnya tidak terjadi syarat administratif mengalahkan hak hukum. Persyaratan PB itu jelas: telah 2/3 menjalani hukuman, berkelakuan baik selama pidana, telah mengikuti progran pembinaan. Yang kesemua itu saya kira sudah dipenuhi tetapi dinegasikan karena tidak mau menandatangani SP.

Jadi tidak ada landasannya, menurut saya jika tidak ada landasannya ini akan mengacaukan sistem, artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan tetap harus ada landasannya, jika tidak presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi/ negara hukum. Presiden harus membuat landasan hukum apakah PERPU, Perpres atau Peraturan Menkeh HAM sebagai dasar tindakannya, agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu politik

Soal kewenangan presiden, ya saya ngerti jalan pikirannya Yusril bahwa pada level pelaksanaan yang mengatur Kemenkumham atau dirjenpas, tetapi karena tipidsus teroris itu kewenangan Presiden, tetapi  tentang "pembebasan bersyarat" itu di UU ic KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Yang salah satu syaratnya adalah pernyataan tidak melakukan tipidsus lagi. Jadi, meskipun itu kewenangan presiden tetap harus ada landasan hukum sebagai dasar tindakannya yang tidak boleh bertentangan dengan KUHP. Kalau dilakukan Jokowi melanggar hukum dan pasti berdampak pada kebijakan tentang terrorisme.

Jokowi harus berhitung cermat jangan hanya pertimbangan ekektabilitas .

Saya setuju "bebas bersyarat" dengan pertimbangan kemanudiaan, tetapi sebagai negara hukum asas legalitas juga harus diperhatikan, yang paling penting Pasal 15a ayat (1) KUHP yaitu syarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik. Ini bunyi UU yang kalau dilanggar, Presiden akan melanggar UU. Kalau mau mengubah atau menyimpangi isi UU harus pake PERPU

 Yusril menyatakan bahwa  ABB dikenakan pembebasan Tanpa syarat, karena itu tidak terkait Pasal 15a ayat (1) KUHP.

Kalau demikian artinya membuat lembaga baru dalam pelaksanaan hukuman, karna itu harus penyimpangannya harus dengan UU atau PERPU. Presiden itu dalam koridor negara hukum sebagai pelaksana UU hanya punya kewenangan membebaskan orang terbatas pada: grasi dan rehabilitasi, amnesti, abolisi dan pembebasan bersyarat.

Secara logis yuridis atau akal sehat  untuk membebaskan bersyarat saja harus diatur UU ic KUHP apalagi membebaskan tanpa syarat, 

menurut saya hal ini hanya bisa terjadi dinegara kerajaan sebagai pengampunan dari raja (di negara demokrasi lembaganya namanya grasi). (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF