BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Putusan MK Melukai Hati Umat Beragama

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima gugatan dari kelompok aliran kepercayaan terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP dan KK menimbulkan polemik baru di masyarakat yang baru mereda setelah kontroversi Film G30S/PKI. Sontak saja keputusan ini mendapat reaksi keras dari kelompok agama, khususnya tokoh-tokoh Islam yang mengganggap keputusan ini tidak memperhatikan perasaan dan hati sanubari umat beragama.

Keputusan ini dianggap tidak adil dan telah melukai hati umat beragama, khususnya dari umat Islam, yang meminta agar keputusan ini ditinjau kembali. Anggapan ini wajar karena ada ambigu hakim konstitusi dalam memutuskan pokok materi tuntutan. Oleh sebab itu ada kemungkinan skenario besar dan titipan dari suatu golongan tertentu yang tidak menginginkan peran golongan Islam yang semakin menguat dan agama mayoritas di Indonesia.

Kalau kita simak lebih jauh putusan MK tersebut ada unsur pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila sila pertama dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang mengharuskan warga negara untuk beragama. Begitu juga dari sudut yuridis yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) secara tegas menyatakan bahwasanya WNI harus mempunyai agama serta dapat melaksanakan ibadat menurut agamanya karena hal ini bertujuan untuk.mengatur serta mengendalikan arah moral manusia.

Ada beberapa akibat jika pemerintah melaksanakan ketetapan MK tentang pengosongan kolom agama pada KTP dan KK. Pertama, putusan MK tersebut merupakan langkah awal masuknya paham-paham atheisme di Indonesia dan hal tersebut  tdk dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, akan menimbulkan bermunculan agama-agama baru selain yang sudah diakui dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian, walaupun dalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 jadi pertimbangan MK, tidak ada unsur yang bertentangan dengan UUD 1945. Kepercayaan-kepercayaan  yang telah ada di Nusantara tetap dijaga dan dipelihara oleh negara sebagai warisan budaya nusantara.

Selama ini pemerintah memasukkan aliran kepercayaan menjadi binaan dari Direktorat Kebudayaan. Jadi putusan MK tersebut di atas akan dapat melukai kembali hati umat beragama yang beberapa bulan ini menghabiskan energi tentang kontroversi tentang penayangan kembali film G30S/PKI. Munculnya gerakan penayangan kembali film G30S/PKI sebagai akibat semakin menguatnya gerakan PKI yang notabane adalah ideologi atheisme sehingga dianggap PKI akan bangkit kembali.

Daripada kita berdebat dan terus menerus berpolemik yang menghabiskan energi bangsa ini tentang hal-hal yang tidak perlu, lebih baik energi bangsa ini kita fokuskan untuk mempercepat recovery ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lainnya.

Semoga masalah sensitif ini cepat berlalu untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme yang semakin mengalami erosi, khususnya dalam diri generasi muda kita sekarang ini. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan