BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf
Putusan MA, Air, dan Hajat Hidup Rakyat

Putusan MA nomor 31/K/Pdt/2017 merupakan putusan kasasi yang bersifat incracht (berkekuatan hukum tetap) sehingga bisa langsung dieksekusi. Upaya hukum lainnya, baik Peninjauan Kembali atau dibawa ke arbitrase internasional, tidak menghalangi eksekusi. Artinya pemutusan kontrak yang dilakukan PAM DKI terhadap PT Aetra Air Jakarta dan PT Lyonnaise Jaya dapat langsung dilakukan karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan kasasi ini di merupakan "kemenangan bisnis" PAM Jaya dalam bisnis jualan air baku. Dengan kemenangan bisnis ini, harusnya struktur keuangan PAM Jaya akan membaik yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air warga.

PAM Jaya selaku BUMD selain mempunyai fungsi bisnis juga mempunyai tugas sebagai pelaksana tugas negara menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, 3, dan 4. Jadi PAM Jaya tidak semata mata mencari profit dalam jualan air baku tapi juga menjamin bahwa komoditi air yang dikuasainya digunakan untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Tugas sebagai pelaksana konstitusi ini yang terkadang diabaikan oleh BUMN/BUMD, padahal komoditi yang dikuasai adalah komoditi yang bersumber dari bumi, air dan kekayaan alam merupakan komoditi yang mempengaruhi hajat hidup rakyat. 

Kemenangan bisnis ini merupakan momentum bagi PAM Jaya untuk: 
1) mengevaluasi visi, misi dan budaya perusahaan yang mengutamakan kepentingan hajat rakyat yakni ketersediaan air baku dengan harga murah.
2). Mengevaluasi dan memperbaiki sistim management  sehingga  PAM Jaya dapat bekerja secara efisien dan produktif serta mendapatkan profit yang wajar.
3). Memposisikan PAM Jaya menjadi institusi negara untuk mengendalikan bisnis air baku dan air minum di wilayah DKI Jakarta. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)