BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies
Punishment bagi Pelaku Money Politics Masih Lemah

Sejauh ini money politics hanya sekadar small talk atau (basa-basi). Pasalnya, kekuatan hukumnya masih lemah. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terlalu banyak mengatur akan hal ini. Sejauh ini, belum pernah ada punishment terkait kasus ini.

Apa alasan? saya pernah mengusulkan agar ada polisi kepemiluan. Tupoksi mereka adalah memeriksa setiap orang yang terlibat dalam money politics. Sebagai contoh, di birokrat atau ASN, ada polisinya atau Satuan Pol-PP. Yang tugasnya memeriksa jika ada pelanggaran baik kode etik maupun moral dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

Jika dibandingkan aturan money politik antara UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada, maka bisa dikatakan lebih impresif dan progresif UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sejatinya, Pasal 187 poin A hingga D harus diperkuat saja. Seperti disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.

Selain hukuman badan, pelaku juga harus dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Meski demikian, saya nilai antara weakness and strengthen (kelemahan dan kekuatan) sama-sama tetap ada.

Secara evidensia, maka sangat sulit membuktikan pelaku politik uang. Paling yang bersangkutan akan berkelit, dengan  alasan ini bagian cost politik. Oleh karena itu, perlu adanya pasal yang mencatumkan secara eksistensi, esensi dan substansi akan hal ini, biar tidak kabur.

Tapi akan sulit bagi penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Contoh, kongkrit saja petinggi PSI sudah ditetapkan tersangka dalam pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Bahkan lembaga ini, sudah meminta pihak kepolisian menetapkan Sekjen dan Wasekjen sebagai tersangka namun hanya SP3 yang dikeluarkan.

Sudah saatnya polisi tidak lagi memeriksa pelanggaran Pemilu dan Pilkada seperti; mahar politik, money politics, politik dinasti dan sebagainya. Akan tetapi diserahkan ke Bawaslu atau KPU. Kalau tidak, maka tidak pernah akan ada hukuman. Perlunya ini ditetapkan pasal pidana. Biar the power of law cukup kuat. Kalau kita benar-benar mau menegakkan keadilan, maka jangan takut mengambil tindakan jika itu merugikan orang banyak.

Kalau tidak sekarang kapan lagi. Memang resikonya akan di tentang oleh partai-partai peserta Pemilu. Paling tidak ujung-ujungnya akan digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi percuma saja bikin aturan, jika itu hanya untuk dilanggar. Benar sekali istilah: "Political is queen of social science" (politik adalah ratu dari semua ilmu sosial). Hukum pun tak berkutik menghadapi ilmu politik. Padahal, peraturan dibuat untuk melindungi. (arh)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Ruang Steril Sopir Bus AKAP Belum Diatur             Susi Cuma Orang Kecil             Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar