BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute
Punishment bagi Pelaku Money Politics Masih Lemah

Sejauh ini money politics hanya sekadar small talk atau (basa-basi). Pasalnya, kekuatan hukumnya masih lemah. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terlalu banyak mengatur akan hal ini. Sejauh ini, belum pernah ada punishment terkait kasus ini.

Apa alasan? saya pernah mengusulkan agar ada polisi kepemiluan. Tupoksi mereka adalah memeriksa setiap orang yang terlibat dalam money politics. Sebagai contoh, di birokrat atau ASN, ada polisinya atau Satuan Pol-PP. Yang tugasnya memeriksa jika ada pelanggaran baik kode etik maupun moral dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

Jika dibandingkan aturan money politik antara UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada, maka bisa dikatakan lebih impresif dan progresif UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sejatinya, Pasal 187 poin A hingga D harus diperkuat saja. Seperti disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.

Selain hukuman badan, pelaku juga harus dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Meski demikian, saya nilai antara weakness and strengthen (kelemahan dan kekuatan) sama-sama tetap ada.

Secara evidensia, maka sangat sulit membuktikan pelaku politik uang. Paling yang bersangkutan akan berkelit, dengan  alasan ini bagian cost politik. Oleh karena itu, perlu adanya pasal yang mencatumkan secara eksistensi, esensi dan substansi akan hal ini, biar tidak kabur.

Tapi akan sulit bagi penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Contoh, kongkrit saja petinggi PSI sudah ditetapkan tersangka dalam pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Bahkan lembaga ini, sudah meminta pihak kepolisian menetapkan Sekjen dan Wasekjen sebagai tersangka namun hanya SP3 yang dikeluarkan.

Sudah saatnya polisi tidak lagi memeriksa pelanggaran Pemilu dan Pilkada seperti; mahar politik, money politics, politik dinasti dan sebagainya. Akan tetapi diserahkan ke Bawaslu atau KPU. Kalau tidak, maka tidak pernah akan ada hukuman. Perlunya ini ditetapkan pasal pidana. Biar the power of law cukup kuat. Kalau kita benar-benar mau menegakkan keadilan, maka jangan takut mengambil tindakan jika itu merugikan orang banyak.

Kalau tidak sekarang kapan lagi. Memang resikonya akan di tentang oleh partai-partai peserta Pemilu. Paling tidak ujung-ujungnya akan digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi percuma saja bikin aturan, jika itu hanya untuk dilanggar. Benar sekali istilah: "Political is queen of social science" (politik adalah ratu dari semua ilmu sosial). Hukum pun tak berkutik menghadapi ilmu politik. Padahal, peraturan dibuat untuk melindungi. (arh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer             Dukungan Bagi Bank Syariah Harus Konsisten-Konsekwen