BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat dan Pelaku Ekonomi Syariah, Founder/Pendiri Kita Mart
Pungutan Zakat ASN, Perlukah?

Saya tadi pagi menonton secara live di TV One, tentang perbincangan antara Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dengan salah seorang Anggota DPR RI dari Komisi VIII yang membahas tentang rencana pemerintah memungut zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim 2,5 persen dengan memotong langsung dari gaji setiap bulannya.

Tampaknya pemerintah sedang kalap menghadapi defisit transaksi akibat pembangunan infrastrukur yang jor-joran serta kewajiban bunga utang negara yang jatuh tempo. 

Setelah melirik dana haji yang jumlahnya lebih dari Rp100 triliun –yang entah bagaimana kelanjutannya, pemerintah pun mulai melirik dana Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf (Ziswaf) yang potensinya lebih dari Rp200 triliun per tahun.

Sudah jelas, tentang zakat ini sudah ada Undang-undang yang mengaturnya dan ada BAZNAS sebagai subordinasi pemerintah sebagai operatornya, serta LAZNAS lainnya sebagai operator di masyarakat.

Jadi untuk apa ada Perpres khusus untuk masalah zakat ini? Lembaga apa yang akan menjalankan operasinya? Baznas? Bagaimana dengan laznas lainnya? 

Bagaimana pula dengan ASN muslim yang sudah terbiasa menyaluran Ziswaf mereka kepada keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Sementara dalam ajaran Islam, memperhatikan, bersikap baik, dan membagikan Ziswaf kepada tetangga (jiran) dan masyarakat yang di lingkungan sekitar kita tinggal itu lebih utama? Apakah dipaksa harus lewat negara? Bagaimana pula dengan  akuntabilitasnya? 

Memang tahun 2018 ini adalah tahun politik, banyak hal-hal di luar nalar muncul. Pemerintah butuh dana untuk membayar hutang dan proyek infrastruktur serta dana untuk kembali bertanding di Pilpres 2019 yang akan datang.  

Sudahlah, fokus saja kepada mengurus dan mensejahteraan rakyat dan jangan rakyat dijadikan alat politik untuk kepentingan sesaat. Berat nanti pertanggungan-jawabannya di akhirat kelak. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF