BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Girang Pangaping Adat Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur dan Panglima Jaringan antar Desa GEMPUR
Pun Amit Tabe Pun, Amit Uluk Sampurasun

Mengapa Undang Undang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1 berdampak diskriminatif pada Kepercayaan Leluhur???  Apakah proses lahirnya undang-undang tersebut tidak menampung aspirasi semua golongan dan etnis sehingga tetap muncul praktik-praktik yang diskriminatif??

Keputusan MK pada 7 November yang memenangkan Kepercayaan Leluhur dalam pencatatan kolom agama di KTP membawa angin perubahan dan wajib kita patuhi bersama. Persoalan yang selama ini kerap dipertanyakan adalah: apakah Kepercayaan Leluhur Nusantara seperti Kejawen, Aluk Todolo, Parmalim, Ugamo bangso Batak, Sunda Wiwitan, hingga Kaharingan, Kajang, Tolotang, Nauru, Marapu, Boti, dan semua Kepercayaan Leluhur Nusantara lainnya bertentangan dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa??

Sebetulnya pemahaman Ketuhanan telah ada ratusan tahun di dalam semua tradisi Kepercayaan Leluhur Nusantara. Hal itulah yang membentuk kesadaran nation atau kebangsaan yang berangkat dari kesadaran etnis (kebangsaan kecil). Jadi sejarah membuktikan bahwa kesadaran keIndonesiaan sebagai nation berangkat dari Kesadaran nation-nation subetnik dan bersifat kedaerahan. Dalam konteks sila pertama pengertian Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang Tunggal namun Ketuhanan yang telah ada, hidup, dan manunggal dalam kehidupan subetnis suku, adat, dan kebangsaan kebangsaan di setiap daerah Nusantara.

Maka putusan MK soal kolom agama harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri tidak hanya dengan sekadar melakukan revisi undang undang Kependudukan. Melainkan menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK dengan melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan. Agar kasus-kasus hak hak sipil seperti pencatatan perkawinan, identitas kependudukan, hak pendidikan dan pelayanan pelayanan publik lainnya, tidak terjadi lagi.

Harapan semua warga penganut Kepercayaan Leluhur seperti Sunda Wiwitan, Parmalim,  Ugamo Bangso batak, Marapu, Kaharingan, Kajang, Boti, Nauru, dan lain lain sangat mengharapkan agar pelaksanaan putusan MK ini dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi lintas departemen untuk hak hak sipil, seperti pengurusan pencatatan perkawinan adat, akta kelahiran, akta nikah, hingga ritual ibadah Kepercayaan Leluhur dan proses kematian.

Kami berharap proses politik yang hanya mementingkan legalitas formal satu organisasi kepercayaan selama ini lewat lembaga-lembaga atau forum-forum yang seolah diberi legitimasi oleh negara untuk mengklarifikasi mana Penghayat Kepercayaan yang diakui dan tercatat di Direktorat Bina Hayat dan yang mana Kepercayaan Leluhur Nusantara yang nonlegal, tidak dilakukan lagi oleh lembaga formal bentukan negara. Sehingga penerapan putusan MK dapat memunculkan kesetaraan sesama warga bangsa apapun keyakinan,  kepercayaan, atau agamanya, sama di depan hukum (equality right by the law).

Juga harus diperhatikan proses legislatif dalam penyusunan produk perundang-undangan. Semoga putusan MK ini dapat menjadikan kita introspektif karena pengambilan keputusan dalam penyusunan UU janganlah dipengaruhi kepentingan politik identitas atas dasar kepentingan agama atau kepercayaan. Karena sejarah putusan MK atas UU Kependudukan telah mencatat bahwa dasar politik kepentingan bangsa harus diwujudkan lewat kepentingan nation besar (dalam konteks NKRI) yang terdiri dari subetnis nation-nation kebangsaan dimana kepercayaan leluhur adalah warna yang ikut membentuk Keindonesiaan kita sejak sebelum kemerdekaan.

 Cag..Rahayu rahayu rahayu sagung dumadi,  pun...

(cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung