BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Proteksi Eksesif Ala Parlemen

Reformasi telah melahirkan perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah penguatan fungsi legislatif agar tercipta keseimbangan kekuasaan ('balance of power') yang sekaligus mereduksi 'executive heavy'. Selain penguatan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, legislatif juga dilibatkan dalam penempatan pejabat-pejabat lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga 'auxiliary'.

Dengan diberikannya kewenangan yang semakin besar, dalam perjalanannya pasca reformasi, parlemen semakin menjelma menjadi kekuatan yang eksesif. Tidak salah jika kemudian terjadi 'legislative heavy'. Parlemen sangat menikmati status seperti ini yang kemudian sering dimanfaatkan untuk menekan eksekutif baik dalam legislasi, budgeting, maupun pengawasan. Fungsi-fungsi ini kemudian dalam praktiknya 'dimainkan'. Dalam legislasi parlemen menekan eksekutif untuk membuat undang-undang dan pasal-pasalnya yang berpihak pada kepentingan sesaat anggota-anggota parlemen. Eksesnya adalah 'jual beli' pasal.

Dalam fungsi 'budgeting' parlemen lebih bermain lagi. Persetujuan tidak mungkin terjadi jika mata anggaran yang diusulkan eksekutif tidak memberikan keuntungan kepada oknum-oknum anggota parlemen. Sudah menjadi rahasia umum, para anggota parlemen menitipkan program-program pribadi atau partainya atau kerabatnya kepada eksekutif.

Fungsi pengawasan pun dimainkan untuk dijadikan alat penekan kepada eksekutif agar eksekutif mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota-anggota parlemen.

Penguatan-penguatan parlemen juga terlihat dari pemanfaatan kedudukannya untuk memperkaya diri para anggota parlemen. Berbagai tunjangan dan honor-honor spektakuler diciptakan, sehingga hampir tidak ada gerak langkah, status dan aktivitas, termasuk aktivitas-aktivitas pribadi yang tidak digelontor uang.

Jika diimbangi dengan prestasi, masyarakat tentu akan tetap mengapresiasi parlemen. Tetapi kenyataannya bukan prestasi yang ditunjukkan kepada rakyat yang diwakilinya, tetapi justru korupsi dan kolusi yang terjadi. Berderet nama-nama anggota parlemen dicokok KPK, termasuk ketuanya. Parlemen juga secara institusi dinobatkan sebagai salah satu institusi yang paling korup. Sangat beralasan kemudian jika rakyat mengkritik bahkan menghujat mereka.

Disetujuinya UUMD3 yang terakhir yang mengundang kontroversi sebenarnya merupakan upaya memperkuat posisi dan proteksi bagi para anggotanya. Diharapkan agar mereka tidak mudah untuk dijerat KPK. Mereka pun juga ingin tetap terhormat ketika berkhianat kepada rakyat. Mereka ingin mempertahankan nama baik ketika berbuat yang tak etik.

Sebenarnya perlindungan diri yang eksesif tidak perlu direkayasa. Cukup berkinerja baik, beretika baik dan berperilaku baik, kehormatan dan nama baik akan diperoleh dengan sendirinya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF