BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat
Program BPJS Kesehatan Telah Gagal Dalam Falsafah Subsidi Silang

Program BPJS sudah berlangsung 3 tahun.Merupakan waktu yang cukup untuk mengevaluasi implementasi di lapangan. Adanya fakta kondisi di lapangan bahwa terjadi keterlambatan pencairan klaim lebih 15 hari sejak klaim disepakati, bahkan sampai beberapa bulan. Imbasnya terjadi keterlambatan proses verifikasi oleh BPJS sehingga kesepakatan klaim rumah sakit banyak sekali yang tertunda. Akibatnya terjadi proses verifikasi tidak dilakukan tuntas dalam periode sesuai bulan. Kami tidak mengetahui kriteria yang dipakai BPJS untuk memilah-milah proses verifikasi. Hal ini terjadi berulang- ulang tiap tahun dan tidak berkesudahan.

Klaim dengan jumlah tertentu banyak yang tertunda atau sengaja ditunda-tunda. Juga sering terjadi ketidaksepahaman tentang klaim yang berlanjut sehingga berlanjut ke Dewan Pertimbangan Medis dan ini makan waktu. Akibatnya cash flow RS banyak yang terganggu sehingga pendapatan dan operasional tidak seimbang menyebabkan terjadi defisit dimana-mana.

Yang paling konyol adalah tertundanya pembayaran jasa medik kepada dokter dan mengakibatkan keresahan dan berujung risiko penurunan kualitas pelayanan terhadap pasien. Mutu pelayanan RS bisa terganggu. Risiko terhadap rumah sakit swasta adalah harus mencari dana talangan untuk mengatasi kondisi ini.  Kondisi RS saat ini yang paling banyak adalah kurangnya kemampuan untuk membeli obat-obatan maupun bahan habis pakai dan alat kesehatan. Sehingga dibebankan kepada pasien sehingga ini sangat merugikan pasien.

Dari semua rangkaian yang terjadi, akhirnya pemerintah mencanangkan berbagai macam kebijakan yang tidak bijak dari mulai cost sharing penyakit katastropik, pendanaan yang bersumber dari cukai tembakau,pembiayaan yang mengikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan. Ini justru memperlihatkan pemerintah kalap menghadapi kondisi saat ini.

Dari awal pelaksanaan BPJS Kesehatan, cost sharing kepada pasien merupakan barang haram bila dilakukan RS. Bahkan bisa menjadi masalah serius bila masyarakat terbebani cost sharing yang dilakukan RS.

Kesimpulan saya adalah program BPJS Kesehatan telah gagal dalam falsafah subsidi silang oleh karena justru yang paling banyak memanfaatkan program ini adalah peserta non PBI. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran; peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah, red) benar- benar berasal dari subsidi pemerintah murni yang jumlahnya bisa diprediksi dalam anggaran APBN.

Yang paling masuk akal adalah BPJS Kesehatan bisa meminta bantuan perbankan untuk menutupi defisit ini untuk melunasi semua utang kepada RS.
Jangan dibalik dengan RS yang justru harus meminjam perbankan untuk menutupi defisitnya.

Meningkatkan premi peserta non PBI baik untuk kelas I, kelas II, maupun kelas III bisa menjadi wacana jangka pendek, di samping BPJS Kesehatan harus mampu meningkatkan pendapatan lewat peningkatan jumlah peserta non PBI menuju universal covarage yang dipercepat.

Keikutsertaan pemerintah daerah yang punya APBD besar seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan lainnya dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan ikut pembiayaan sudah berjalan dengan baik, yaitu terhadap pembiyaan kecelakaan kerja di UGD selama 10 hari rawat inap maupun rawat jalan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF