BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Problematika Puskesmas

Puskesmas merupakan institusi kesehatan yang dikenal dekat dengan masyarakat karena jangkauannya yang luas, ada di setiap kecamatan. Fungsi UKM Puskesmas sangat penting, terutama dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan dan memberikan edukasi kesehatan yang dapat menjangkau unit pemerintahan terkecil yang mempunyai posisi penting dalam pembangunan. Fungsi UKM-nya terutama diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas kesehatan penduduk yang tinggal di daerah dan penduduk dengan tingkat pendapatan rendah.

Fungsi Puskesmas berkembang seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan Nasional. Menurut Permen Kesehatan Republik Indonesia No.75/2014 dijelaskan kegiatan Puskesmas ada dua yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Puskesmas menjalani fungsi UKP dengan menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau tempat pertama kali berobat bagi peserta BPJS Kesehatan.

Sebagai insentif, Puskesmas diberi Dana Kapitasi oleh BPJS karena menjalankan fungsi UKP. Hal ini dijelaskan dalam Permen Kesehatan Republik Indonesia No.19 Tahun 2014. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FTKP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan pelayanan kesehatan yang diberikan.

Sampai disini memang pelaksanaan KJN yang diikuti dengan perluasan fungsi Puskesmas menjadi FKTP bertujuan baik. Namun, permasalahan kemudian muncul karena data cakupan: imunisasi, pemberian ASI, dan kontrasepsi (Center for Health Economics and Policy Studies FKM UI, 2017) mengalami penurunan setelah program KJN dilaksanakan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan Dana Kapitasi yang diperoleh Puskesmas dengan menjalankan fungsi UKP sebagai FKTP. Dugaan praktek moral hazard muncul, karena Puskesmas dianggap mengabaikan fungsi UKM-nya demi mendapatkan dana kapitasi.

Dugaan praktek moral hazard oleh Puskesmas memang bisa saja terjadi dan bisa mempengaruhi kecenderungan Puskesmas untuk lebih banyak menjalankan fungsi UKP-nya. Hal ini selain butuh penelitian empiris lebih lanjut juga seharusnya bisa dibuktikan dengan laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dibuat Puskesmas.

Dugaan moral hazard memang belum dapat dipastikan, namun Pemerintah dapat mendorong fungsi UKM Puskesmas dengan menutup celah-celah peraturan yang bisa menjadi jalan moral hazard. Pertama, Pemerintah dapat menetapkan aturan proporsi kegiatan UKM dan UKP yang dapat dilakukan Puskesmas yang diikuti dengan sebuah sistem pelaporan. Hal ini akan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan Puskesmas dan memastikan fungsi UKM berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, Pemerintah dapat mengatur jumlah maksimal pasien yang dilayani fungsi UKP dalam suatu wilayah sehingga Puskesmas tidak mengabaikan fungsi UKM-nya. Ketiga adalah pengawasan dan audit terhadap Puskesmas harus berjalan agar kualitas pelayanan dapat terkontrol dan meminimalisir praktik moral hazard.

Selain itu Puskesmas perlu melakukan pembenahan pada kualitas layanan dan membuat inovasi dalam menjalankan fungsi UKM. Permasalahan penurunan cakupan vaksin, pemberian ASI, dan kontrasepsi terkait erat dengan persepsi dan perilaku penduduk. Persepsi dan perilaku penduduk ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, adat, budaya, dan agama. Sehingga pendekatannya tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor agar penduduk mendapat pemahaman yang baik. (pso)

             

             

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung