BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas
Presiden Jokowi Harus Turun Tangan

Pertama, memang adalah satu urgensi bagi Indonesia untuk membangun kilang baru. Sebab, sudah lebih dari 20 tahun Pertamina tidak membangun kilang. Beberapa kali sudah direncanakan dibangun kilang baru, tapi selalu gagal. Pembangunan kilang baru itu diperlukan untuk menurunkan impor BBM yang sudah besar sekali, kedua, mengurangi ketergantungan dari impor yang telah melemahkan neraca perdagangan Indonesia, yang pada gilirannya ikut memperlemah rupiah.

Artinya, harus disegerakan sebagai prioritas utama dalam upaya membangun kilang baru Pertamina.

Penilaian kami, terhambatnya pembangunan kilang baru bukan karena tidak adanya investor yang akan membangun kilang, karena investor yang berminat banyak sekali antara lain dari Aramco Arab Saudi, Rusia, dan dari berbagai negara lain.

Hal itu bagi kami dari tim anti mafia migas, sepertinya ada hal sistemik yang berperan menghalangi pembangunan kilang tadi. Mafia tersebut tidak hanya ada di Pertamina tetapi juga ada di Kementerian Keuangan misalnya, atau di Kementerian Perekonomian yang secara sistemik selalu berusaha menghalangi pembangunan kilang baru dengan berbagai macam alasan.

Misalnya ada saja alasan masalah lahan yang tidak tersedia. Semua hal itu menjadi indikasi bahwa memang mafia migas itu masih bercokol dan menghalangi pembangunan kilang baru, agar impor BBM kita tetap besar. Dan kemudian, mafia migas itu bermain memburu rente pada impor BBM tadi. Hal itulah yang terjadi.

Hal mendesak yang harus dilakukan adalah, pada level Presiden semestinya harus bisa bertindak tegas untuk memerintahkan apapun halangannya--baik Pertamina ataupun Kementerian terkait--agar segera ada persetujuan dalam pembangunan kilang minyak yang sudah sangat mendesak. Inilah saatnya Jokowi harus turun tangan untuk merealisasikan pembangunan kilang baru.

Harus dengan ketegasan seorang Jokowi karena permasalahannya memang di level kebijakan yang hal itu tidak hanya di Pertamina tapi menyangkut juga tingkatan kementerian. Misalkan Aramco yang pernah minta tax holiday tapi dipersulit sampai akhirnya Aramco mengundurkan diri.

Sementara Rusia ketika itu meminta adanya kepastian bahwa setelah kilang baru dibangun maka minyak mentah Indonesia harus diolah di kilang itu. Hal itu yang harus diperhatikan, terutama jaminan pengolahan minyak di kilang yang dibangun. Hal itu saja tidak kunjung diselesaikan, apalagi hal fasilitas fiskal yang diminta oleh Aramco.

Oleh karena itu kami mencurigai bahwa hal yang menghalangi itu adalah karena masih kuatnya mafia migas. Sebab itu kemudian pada level itu Presiden Jokowi harus turun tangan seperti pada saat dia membubarkan Petral. Kalau tidak maka kondisinya akan seperti ini terus menerus. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI