BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies
Possible and Impossible Tetap Ada

Memang dalam pengungkapan kerusuhan 21-22 Mei perlu juga ada Tim Gabungan Pencari Fakta. Alasan utamanya adalah agar publik lebih mengetahui akan aksi ini. Benar atau salah semua kembali ke publik.

Terkait pengamanan demonstrasi oleh polisi, ada isu HAM yang bakal di goreng. Kembali politik kompor akan dimainkan dengan memanas-manasi. Jika memang polisi melakukan tindakan pengamanan sudah sesuai SOP atau prosedural yang berlaku, maka jangan menyalahkan polisi.

Memang di manapun dalam pilpres akan muncul intrik dan konspirasi terutama dari pihak yang kalah. Namun bukan tidak mungkin pihak yang menang melakukan hal demikian. Barangkali untuk mengamankan posisi dan mempertahankan kekuasaan, maka akan dilakukan siasat juga. Namanya politik adalah siasat, strategi, dan manifesto.

Dalang kerusuhan sudah terungkap, tapi yang utamanya adalah siapa dalang utamanya. Kalau catur yang ditangkap baru bidak dan kuda. Rajanya belum.

Ke depan politik balas dendam pasti akan ada. Jadi harusnya perlu pemikiran konstruktif juga jangan politik membabi-buta. Paling semua dosa-dosa akan diungkit mulai pelanggaran HAM sampai kematian 554 pimpinan/anggota KPPS.

Kalau bilang pihak 01 yang benar semua agak keliru, begitu pula pihak 02 yang paling benar maka mustahil. Jadi possible and impossible tetap ada.

Memang kalau makar sebetulnya menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Ini persis terjadi di Turki. Yang mana ribuan orang baik dari militer sampai sipil melakukan tindakan makar. Secara subjek dan objek ada dua, pilpres dan pemerintahan. Saya nilai pihak 02 terlalu arogan mendukung pasangan capres dan cawapres tanpa melihat impact (dampak) dan risk (risiko).

Polisi dalam hal ini perlu memisahakan mana makar, mana pencemaran nama baik presiden, mana kudeta, mana pilpres. Jangan semuanya dianggap makar. Paling penting secara esensi apa inti persoalannya, eksistensinya atau keberadaannya seperti apa dan bagaimana langkah hukum yang diambil dengan melihat asas praduga tidak bersalah.

Sejatinya, etika situasional juga perlu dikedepankan. Saya sangat tidak setuju harkat martabat presiden diinjak-injak. Terlepas dari kesalahan dan kekuarangan, jangan main hina dan cemooh terhadap kepala negara. Ini perbuatan tak terpuji. Saya nilai semua yang terjadi lantaran over fanatisme atau fanatik yang terlalu berlebihan tanpa ada kontrol. Bisa saja dikatakan out of control. Ini merupakan pelajaran jangan sampai terjadi lagi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!             Perekonomian Dunia Masih Dihantui Ketegangan dan Ketidakpastian             Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong