BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Polri Tak Perlu Kawal Dana Desa

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menghilangkan kemungkinan penyelewengan dana desa. Pertama, bahwa pemahaman tentang dana desa harus ditingkatkan dengan pelatihan dan pendampingan secara serius serta intens terhadap peningkatan SDM.

Kedua, perlu pembuatan pencatatan atau model akuntansi bukan yang baku atau satu model saja. Mengingat SDM, dinamika sosial, permasalahan serta kebutuhan antara satu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan dan keragaman.

Ketiga, selayaknya Polri tidak perlu masuk ke pengawalan dana desa. Karena selama ini yang mengawasi adalah BPK. Kalau Polri ikut mengawasi akan terjadi tumpang tindih wewenang dan kepentingan dalam pengawasan dana desa tersebut.

Kalau Polri mau dilibatkan dalam mengawal dana desa lebih pada pendekatan penindakan hukum, bukan pembinaan dan perbaikan kualitas pemahaman dana desa, dan peningkatan kualitas SDM dalam penggunaan dana desa.

Selain itu ada keterbatasan jumlah personil Babinkamtibmas sebagai tangan Polri ke desa, juga pemahaman Polri tentang dana desa tidak memumpuni. Polri hanya menggunakan kacamata penegakan hukum semata. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional