BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior
Polri Harus Tumbuhkan Dulu Kepercayaan Masyarakat

Persoalan korupsi di negeri ini terus tumbuh dan berkembang. Meski KPK sudah melakukan penangkapan dan makin agresif melakukan OTT. Korupsi bukannya habis, tetapi malah makin marak. Para penyelenggara negara dan para pengusaha yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan seakan tidak peduli dan tidak takut degan KPK. Kalau pun ada yg tertangkap, mereka menilai yang bersangkutan sedang apes.

Mereka yang tertangkap nekat pasang badan, lagipula uang hasil korupsi sebelum tertangkap sudah mereka kumpulkan sedemikian rupa dan begitu bebas. Di penjara mereka malah makin kaya raya. Fakta-fakta inilah yang membuat korupsi makin tumbuh subur di negeri ini walau ada KPK. Artinya keberadaan KPK dianggap enteng oleh para pejabat koruptor maupun pengusaha penyuap.

Mereka tidak takut pada KPK, aparat penegak hukum dan pemerintah tidak berhasil membuat efek jera. Bahkan KPK malah sering dituding tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah institusi serta banyaknya jumlah pejabat penyelenggara negara tentu membuat KPK tidak berdaya dan tidak mampu mengamankan negeri ini dari pejabat korup. Apalagi berbagai inspektorat yang ada di setiap institusi tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya korupsi, sehingga keberadaan KPK dalam pemberantasan korupsi seakan tidak membuahkan hasil.

Melihat makin maraknya korupsi dan makin tak berdayanya KPK, usulan Densus Tipikor menjadi sesuatu yang menarik. Apalagi usulan itu datang dari Polri. Pertanyaannya kemudian selama ini Polri "kemana saja". Bukankah di Polri ada Dirtipikor. Lalu seperti apa peran dan gebrakannya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini? Memang keberadaan Dirtipikor Polri dilumuri keterbatasan, mulai dari anggaran operasional, peralatan kerja, hingga wewenang. Inilah yang membuat tipikor di Polri sering tidak berdaya menghadapi para koruptor. Sehingga usulan dibentuknya Densus Tipikor bisa dianggap sebagai sebuah terobosan untuk mengkonsolidasikan kekuatan aparatur penegak hukum, dalam memerangi korupsi di negeri ini.

Tentunya untuk mewujudkan terobosan ini tidak mudah. Tantangan terbesar adalah tidak munculnya kepercayaan publik, mengingat citra Polri begitu buruk di masyarakat. Persoalan ini yang perlu menjadi prioritas utama bagi Densus Tipikor untuk dibenahi dengan kerja nyata. Persoalan lainnya agar kepercayaan publik muncul, Densus Tipikor harus segera membersihkan lingkungan kepolisian dari dugaan korupsi, suap, dan pungli. Sehingga kesan sapu kotor untuk membersihkan rumah yang kotor tidak berkembang.

Persoalan yang tidak kalah penting, Densus Korupsi harus membuat terobosan agar ada efek jera yg membuat orang takut korupsi. Yakni, harus berani mengenakan pasal hukuman mati untuk koruptor. Kemudian menerapkan pasal pemiskinan untuk keluarga koruptor. Jika terobosan-terobosan ini bisa dilakukan Densus Tipikor, publik pasti akan mendukung dan keberadaannya akan disambut luas oleh masyarakat. Jika tidak, nasib densus tipikor tidak akan jauh berbeda dgn lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang pernah ada.

Sedangkan pemenuhan fasilitas kerja dan peningkatan biaya operasional hanya merupakan hal normatif. Tapi yang lebih penting adalah membangun roh dan jiwa Densus Tipikor dengan sikap tegas dan konsisten yang bisa membuat para penyelenggara negara di negeri ini jera melakukan aksi korupsi. Ini karena akan membuat dirinya dihukum mati dan keluarganya dimiskinkan. Tidak seperti sekarang para koruptor jadi selebritis dan selesai menjalani hukuman diri dan keluarganya menjadi kaya raya. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF