BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia
Politik Rasional Jadi Pijakan

Belakangan, ruang publik sangat sarat dukungan para alumni perguruan tinggi kepada masing-masing paslon. Maklum, kaum intelektual ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kemasyarakat.

Sebagai kontes politik, kaum intelektual yang dikenal cerdas dan berpikir kritis ketika masuk ke dalam politik praktis ada harapan besar masyarakat dengan pemikiran cemerlang kaum intelektual, menjadi salahsatu alternatif.

Tapi di sisi lain mereka pula yang perlu diwaspadai karena sangat potensial melakukan manipulatif dan memproduksi informasi hoax. Daya kritis dan kecerdasan intelektual ini dapat menjadi penggerak untuk kepentingan tertentu utamanya kekuasaan.
 
Memang, sejarah politik sejak berdirinya NKRI tercinta ini, kaum intelektual mendapatkan posisi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan hal ini, kaum intelektual sangat gampang melancarkan pengaruhnya terhadap masyarakat luas dalam segala hal, termasuk politik. Menghadapi tahun politik 2018-2019 ini, politikus mulai mengatur jarak dengan kaum intelektual. Kaum intelektual tidak gampang menghindar, sebab selain ia memang dibutuhkan dalam dunia politik, juga harus berpikir realistis bahwa dunia politik adalah wadah terbesar untuk menyuarakan gagasan-gagasan tentang masyarakat.

Untuk menyebut intelektual, Antonio Gramsci, seorang filsuf asal Italia, menggunakan dua istilah; intelektual tradisonal dan inteletual organik. Intelektual tradisioanal merupakan seorang yang keintelektualnya telah terkontaminasi atau tidak lagi bersifat murni demi rakyat banyak, karena tidak mampu menyampaikan suatu kebenaran yang menjadi tugasnya, ia telah terjebak dalam kubang kekuasaan. Sedangkan intelektual organik merupakan pemikir yang dihasilkan oleh setiap kelas secara alamiah walaupun tidak melalui jenjang-jenjang pendidikan formal.

Mari sedikit menengok Pemilu 1955 di mana partai-partai bisa dikatakan cukup punya ideologi dan berpihak pada masyarakat.

Ada yang memperjuangkan nasib petani, buruh, sosialis, dan orang kecil. Partai waktu itu dalam konteks untuk merebut hati rakyat dengan memperjuangkan ideologi rakyatnya.

Menurut Goode (2005), memang semestinya ruang publik linier dengan norma, ekspektasi, serta tujuan demokrasi masyarakat.

Demokrasi diisi dengan keadaban dan ruang publik dipergunakan sebagai sarana membangun panggung diskursus konstruktif partai dan rakyat tentang berpolitik serta bernegara. Ini dilakukan tanpa harus menyentuh dan menyalahgunakan isu SARA.

Pada situasi pemilu pertama 1955, tidak ada isu SARA untuk menyerang lawan. Partai bicara tentang program kerja. Politik masih beradab dan beretika. Malahan ketika itu partai agama pun tidak berbicara agama. Partai Katolik, partai Masyumi, semua berbicara tentang program.

Pemilu 1955 dinilai paling demokratis karena dalam berdebat, adu program dan perencanaan tetap menggunakan etika berpolitik. Meskipun mereka menggunakan partai agama, tetap mengedepankan politik akal sehat. Maka dari itu, masyarakat harus pandai-pandai menilai dan mengukur kapabilitas kandidat dari agenda perubahan yang ditawarkan serta solusi berbagai persoalan. Hindari kompetisi politik hasut-menghasut dan menyakiti. Selanjutnya dibutuhkan kecerdasan dan kedewasan dalam menghargai perbedaan pilihan politik karena perbedaan bagian dinamika politik tidak perlu di jadikan alasan untuk membenci mereka dukung dan mendukung,  tidak membuat konflik dan menghasut dengan politik SARA.

Kandidat harus menjunjung tinggi keadaban dalam berdemokrasi. Jangan menyulut kebencian di masyarakat agar tak terjadi permusuhan dan konflik horizontal. Masyarakat sudah cerdas. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF