BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Politics First

Sayang perhelatan besar Bank Dunia dan IMF tak diikuti oleh menguatnya rupiah. Sebaliknya, rupiah tetap loyo. Pesta yang menghabiskan rarusan milyar rupiah itu seolah tak berarti apa-apa bagi perekonomian nasional yang sedang gonjang-ganjing

Padahal dikabarkan bahwa perhelatan itu menghasilkan investasi bernilai Rp200 triliun rupiah untuk 19 item infrastruktur. Plus Rp35 triliun rupiah bantuan Bank Dunia untuk rehabilitasi semua daerah terdampak tsunami, gempa bumi, dan lukuifaksi di Sulawesi Tengah. Di atas kertas, dana itu tentu bisa menjadi bukti bahwa kepercayaan investor kepada Indonesia meningkat sehingga rupiah bisa terangkat dengan cepat.

Tapi para pelaku ekonomi menyambut dingin saja perhelatan itu. Mereka tampaknya paham betul bahwa, kecuali yang dijanjikan oleh Bank Dunia, investasi bernilai ratusan triliun rupiah untuk infrastruktur itu ibarat panggang yang masih jauh dari api karena masih pada tingkat gagasan. Mereka tampaknya bahkan melihatnya sebagai gincu dari sebuah pesta besar yang mahal dan melelahkan untuk menjaga nama baik tuan rumah sehingga guyuran bermiliar dolar dari perhelatan itu masih entah dimana.

Merealisasikan investasi bernilai ratusan triliun rupiah memang tak mudah. Apalagi Indonesia tampaknya makin tak aduhai di mata investor asing. Menurut catatan BKPM, realisasi PMA pada kuartal kedua tahun ini turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp95,7 triliun rupiah.

Secara keseluruhan, investasi dalam negeri dan asing pada kuartal kedua tahun ini adalah Rp176.3 triliun rupiah, turun  4,9 persen dari kuartal sebelumnya.

Salah satu penyebab dari melesunya investasi adalah makin tergantungnya pemerintah pada utang berbunga tinggi. Ini memicu kuatiran bahwa suatu saat Indonesia bisa terperangkap krisis utang yang menggunung dan beban bunga terlalu tinggi.

Hal ini sulit dihindari selama program pembangunan disusun asal cepat dan masif tanpa memperhitungkan kemampuan koceknya sendiri. Apalagi Indonesia juga didera oleh kemerosotan produksi Migas, yang merupakan salah satu dari Top 5 penghasil devisa, secara berkepanjangan.

Menurut kementerian ESDM, selama periode 2010-2017, produksi minyak dan gas masing-masing turun sebesar 15 persen dan 14 persen.

Maka jangan heran kalau pemerintah makin nekat dalam berutang. Menurut Asian Development Bank, bunga obligasi pemerintah Indonesia tertinggi di Asia, dimana yang berjangka 10 tahun mencapai 8,8 persen. Saingan terdekatnya adalah Filipina dengan 8,06 persen.

Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, tampak sekali betapa nekatnya pemerintah dalam berburu utang. Lihat saja, Malaysia hanya 4,18 persen, Thailand 2,82 persen, dan Singapura 2,58 persen. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan masing-masing 0,15 persen dan 2,40 persen.

Dari sini jelas, yang membuat obligasi pemerintah laku keras adalah tingginya suku bunga, tak ada hubungan dengan namanya apakah Green Sukuk, Samurai Bond dan sebagainya.

Kini para investor tentu menanti dengan berdebar-debar langkah apa yang akan diayunkan oleh pemerintah menghadapi gonjang-ganjing perekonomian yang kian tak menentu. Di tengah suhu politik yang panas, bisa jadi pemerintah meniru presiden Doland Trump yang memakai semboyan 'America First'. Bedanya, kalau yang di Indonesia mungkin 'Politics First'. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional