BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Politics First

Sayang perhelatan besar Bank Dunia dan IMF tak diikuti oleh menguatnya rupiah. Sebaliknya, rupiah tetap loyo. Pesta yang menghabiskan rarusan milyar rupiah itu seolah tak berarti apa-apa bagi perekonomian nasional yang sedang gonjang-ganjing

Padahal dikabarkan bahwa perhelatan itu menghasilkan investasi bernilai Rp200 triliun rupiah untuk 19 item infrastruktur. Plus Rp35 triliun rupiah bantuan Bank Dunia untuk rehabilitasi semua daerah terdampak tsunami, gempa bumi, dan lukuifaksi di Sulawesi Tengah. Di atas kertas, dana itu tentu bisa menjadi bukti bahwa kepercayaan investor kepada Indonesia meningkat sehingga rupiah bisa terangkat dengan cepat.

Tapi para pelaku ekonomi menyambut dingin saja perhelatan itu. Mereka tampaknya paham betul bahwa, kecuali yang dijanjikan oleh Bank Dunia, investasi bernilai ratusan triliun rupiah untuk infrastruktur itu ibarat panggang yang masih jauh dari api karena masih pada tingkat gagasan. Mereka tampaknya bahkan melihatnya sebagai gincu dari sebuah pesta besar yang mahal dan melelahkan untuk menjaga nama baik tuan rumah sehingga guyuran bermiliar dolar dari perhelatan itu masih entah dimana.

Merealisasikan investasi bernilai ratusan triliun rupiah memang tak mudah. Apalagi Indonesia tampaknya makin tak aduhai di mata investor asing. Menurut catatan BKPM, realisasi PMA pada kuartal kedua tahun ini turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp95,7 triliun rupiah.

Secara keseluruhan, investasi dalam negeri dan asing pada kuartal kedua tahun ini adalah Rp176.3 triliun rupiah, turun  4,9 persen dari kuartal sebelumnya.

Salah satu penyebab dari melesunya investasi adalah makin tergantungnya pemerintah pada utang berbunga tinggi. Ini memicu kuatiran bahwa suatu saat Indonesia bisa terperangkap krisis utang yang menggunung dan beban bunga terlalu tinggi.

Hal ini sulit dihindari selama program pembangunan disusun asal cepat dan masif tanpa memperhitungkan kemampuan koceknya sendiri. Apalagi Indonesia juga didera oleh kemerosotan produksi Migas, yang merupakan salah satu dari Top 5 penghasil devisa, secara berkepanjangan.

Menurut kementerian ESDM, selama periode 2010-2017, produksi minyak dan gas masing-masing turun sebesar 15 persen dan 14 persen.

Maka jangan heran kalau pemerintah makin nekat dalam berutang. Menurut Asian Development Bank, bunga obligasi pemerintah Indonesia tertinggi di Asia, dimana yang berjangka 10 tahun mencapai 8,8 persen. Saingan terdekatnya adalah Filipina dengan 8,06 persen.

Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, tampak sekali betapa nekatnya pemerintah dalam berburu utang. Lihat saja, Malaysia hanya 4,18 persen, Thailand 2,82 persen, dan Singapura 2,58 persen. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan masing-masing 0,15 persen dan 2,40 persen.

Dari sini jelas, yang membuat obligasi pemerintah laku keras adalah tingginya suku bunga, tak ada hubungan dengan namanya apakah Green Sukuk, Samurai Bond dan sebagainya.

Kini para investor tentu menanti dengan berdebar-debar langkah apa yang akan diayunkan oleh pemerintah menghadapi gonjang-ganjing perekonomian yang kian tak menentu. Di tengah suhu politik yang panas, bisa jadi pemerintah meniru presiden Doland Trump yang memakai semboyan 'America First'. Bedanya, kalau yang di Indonesia mungkin 'Politics First'. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan