BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Polisi Perlu Transparan

Apa yang dirasakan kepolisian saat ini, tentu sangat dilematis. Di satu sisi, kepolisian ingin dilihat bekerja secara profesional. Namun di lain sisi, sulit menghindarkan diri dari tuduhan pilih-pilih kasus yang diselesesaikan.

Akan tetapi, sulit untuk menutup mata bahwa kepolisian memang begitu responsif dan cepat dalam menuntaskan dugaan kasus hukum yang dilakukan oleh oposan. Tidak seperti biasanya, gerak kepolisian begita super cepat membuktikan sebuah kasus sehingga menimbulkan kecurigaan. Ini tentu perlu diapresiasi, namun jika memang betul kepolisian tidak profesional, maka sangat membahayakan terhadap perjalanan demokrasi. 

Hal itu mengindikasikan, lembaga penegak hukum secara tidak langsung telah dijadikan alat kekuasaan demoriter, yaitu upaya melanggengkan kekuasaan oleh elite melalui instrumen demokrasi (kepolisian) namun dengan cara-cara yang otoriter. Oleh karenanya, guna membuktikan bahwa kepolisian bersikap profesional, maka perlu melakukan langkah antisipatif.

Salah satu langkahnya, ialah transparansi kasus. Pada aspek ini, sepertinya kepolisian perlu membuka secara terang benderang telah sampai tahapan mana terhadap kasus yang pernah dilaporkan oleh pihak oposisi. Hal itu penting untuk dilakukan sebagai data komparasi dan bukti atas tuduhan yang dilayangkan kepada lembaganya. 

Transparansi kasus juga harus dilakukan terhadap kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan delik hate speech dan makar yang kental dengan latar belakang politis. Artinya, kasus-kasus hukum lain perlu dibuka kepada publik bahwa kepolisian memprosesnya secara cepat dan tuntas serta profesional. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan