BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.
Polemik Hukuman Bagi Pelaku Kriminal Anak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak, maka hukuman dalam bentuk pemenjaraan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sudah tidak diberlakukan lagi seperti sebelumnya. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak itu mewajibkan penggunaan dengan dua pendekatan utama dalam menghadapi kasus-kasus ABH, yakni keadilan restoratif dan diversi. 

Keadilan restotatif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku serta korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada dasarnya, hukuman penjara juga tidak selalu menimbulkan efek Jera kepada para pelaku. Terlebih apabila pemenjaraan dilakukan tanpa proses dan metode pembinaan yang tepat dan benar. Karena faktanya kerap berlangsung residivisisasi di penjara, dimana seseorang kriminal menjadi penjahat kambuhan.

Penanganan ABH dalam UU Sistem Peradilan Anak juga dilaksanakan dengan berdasarkan beberapa asas, yakni perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan (Pasal 2).

Dari situ terlihat sistem ini menghindari pembalasan dan sanksi pidana penjara pada anak. Jika pun pelaku anak menjalani masa pidana di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maka hal itu diletakkan tak lebih sebagai upaya terakhir. Bila misalnya tindak pidana itu ancamannya adalah hukuman mati atau seumur hidup, maka yang bisa dikenai pada ABH paling lama 10 tahun.

Anak sebagai pelaku dalam kasus tindakan kriminal sesungguhnya ia pun sebagai korban. Yakni Korban dari salah asuh di lingkungan keluarga, salah didik atau salah metode di lingkungan pendidikan yang tidak meluhurkan, dan salah lingkungan sosial yang gagal menjadi arena pembentukan karakter mulia anak.

Bully yang dilakukan warganet di media sosial sendiri merupakan bentuk hukuman yang mampu memposisikan anak tersebut merasa dimusuhi dan tidak diterima masyarakat atas kesalahannya, sehingga mampu membuatnya menjadi anti sosial yang tidak merangsangnya memperbaiki perilakunya, bahkan dalam perkembangannya bisa semakin menjadi-jadi.

Lalu yang jarang disentuh adalah persoalan bagaimana metode yang tepat dalam rangka memulihkan kondisi psikis korban. Mengingat banyak orang dalam kasus ABH lebih banyak terfokus kepada bagaimana seharusnya menghukum pelaku. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan