BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Pinjaman Online Fintech Seperti Rentenir

Untuk tahun 2018 saja, YLKI telah menerima 30 pengaduan terkait pinjaman online. Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi terkait masalah ini. Pertama, ketika konsumen melakukan pinjaman online ada syarat dan ketentuannya. Kedua, kebanyakan masyarakat (konsumen) melakukan wan-prestasi, seperti halnya (terjerat) utang kartu kredit. Yang ketiga, karena ini ranah fintech (financial technonolgy), data konsumen bisa dilihat oleh penyelenggara fintech.

Ketika konsumen gagal bayar, perushaan fintech menghubungi beberapa relasi konsumen. Menurut kami ini pelanggaran terhadap privasi orang, serta sudah mengganggu kenyamanan pihak lain yang tak ada sangkut pautnya. Maka, kami meminta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertindak. Selain itu, banyak perusahaan fintech yang belum memiliki izin. Mayoritas juga perusahaan asing.     

Ada juga keluhan, beberapa konsumen ingin melakukan pembayaran namun tidak kunjung bisa mengakses untuk membayar tagihannya. Karena sistem mereka tidak bisa melakukannya. Jadi, apakah ini memang disengaja agar sistemnya tak bisa diakses atau bagaimana? Ini yang sedang kami cari tahu dan kami belum dapat hasil penelitian sahih soal itu.   

Namun pada prinsipnya, ketika konsumen tidak melakukan pembayaran (utang) itu juga tak bisa kami tolerir. Sebagai konsumen harus bijak, ketika meminjam, maka harus segera melakukan pembayaran sebagaimana yang sudah disepakati (di syarat dan ketentuan).Yang jadi masalah, kenapa konsumen ingin melakukan pembayaran malah dipersulit, tidak bisa mengakses sistem mereka? Apakah ini sistem yang disengaja? Karena pinaltinya besar. Untuk akses komunikasi dengan mereka pun tak bisa, karena hanya lewat e-mail. 

Kebanyakan mereka belum dapat izin dari OJK. Saya tanya, (pihak OJK bilang) regulasinya belum ada. Namun, kasus ini sudah terjadi di depan mata, di mana mereka melakukan pekerjaan seperti lembaga keuangan, baik itu seperti bank atau non-bank.       

Masyarakat (nasabah) tak tahu kalau data pribadinya bisa disedot oleh perusahaan fintech. Kita memang belum ada regulasi terkait perlindungan data pribadi. Namun, karena ranah ini menyangkut tekonologi komunikasi atau teknologi informasi, soal itu sudah ada di UU Telekomunikasi, untuk tidak boleh memberi data pada pihak lain. Seperti bank, misalnya, mereka tidak boleh memberi data pada pihak lain. Namun, secara spesifik ini memang belum diatur.  

Kami di YLKI sudah mendorong OJK lewat surat setiap kali ada pengaduan. Kami nyatakan, praktek bisnis seperti ini sudah dilakukan dan sangat merugikan konsumen. Di sini konsumen tidak mendapat perlindungan. Kami juga bertanya, ini ranah OJK atau BI? OJK sendiri mengakui, banyak perusahaan fintech ini belum
ada izinnya. 

Perlakuan perusahaan ini seperti debt collector. Juga seperti rentenir tetapi lewat cara online. Banyak masyarakat yang tak tahu bunga (pinjamannya) sangat tinggi, sementara nasabah meminjam rata-rata Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta. Tempo pembayarannya pendek, dua-empat bulan. Namun bunganya tinggi sekali.

Memang, pinjam-meminjam ini kesepkatan para pihak. Namun tetap harus ada pengawasan terhadap praktek ini. Rentenir mungkin tak perlu izin. Namun, dengan cara online, masyarakat yang bisa dijangkau lebih luas. Maka, OJK seharusnya bisa melakukan diskresi, membuat regulasi demi menyelamatkan masyarakat dari hal-hal seperti ini.    

Kendati begitu, masyarakat juga harus bijak. Ketika meminjam, maka ada kewajiban untuk membayar. Jangan karena tak melakukan kewajiban, mencari kesalahan pihak lain. Kami tak mentolerir itu juga. Jika berutang, harus dilunasi dahulu. Itu edukasi yang kami lakukan pada masyarakat. 

Kami juga memanggil perusahaan fintech untuk rapat. Tapi saat kami kirim surat pada fintech-fintech ini kebanyakan tak ditanggapi. Dari enam fintech yang kami undang bertemu, hanya satu yang hadir. Fintech ini perusahaan asing. 

Perusahaan itu menjelaskan, praktek semacam (pinjol) ini justru tak ada di negaranya. Hanya di Indonesia saja. Apalagi potensi pasar kita luar biasa. Yang disasar msayarakat kelas menengah ke bawah.      

Ini mengkhawatirkan. Karena sebetulnya, BPR (bank perkreditan rakyat) bisa diperbesar perannya bila tak diserobot fintech-fintech asing ini. Fintech ini akan menggerus (pasar) BPR serta BRI yang menyasar konsumen menengah ke bawah, juga koperasi.  

Kenapa justru koperasi yang tak dihidupkan? Kenapa justru ada fintech (pinjaman online)? Padahal kita punya Kementerian Koperasi. Harusnya ekonomi dibangun dari situ. Namun kini malah marak fintech. (Milik) asing lagi. Waktu ada BPR asing masuk, YLKI teriak: BPR adalah sisstem perkreditan yang sudah jadi bagian
budaya kita. Kalau sudah dikuasai asing, kita nggak punya budaya sendiri? Budaya itu satu-satunya nilai kita. (ade)  

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi