BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Penasihat KPK, Pendiri Dworowati, Civilization & Strategy (DCS) Yogyakarta
Pilihan Pahit Dampak Modal Asing

Ketika Orde Baru lahir tidak memiliki masa bulan madu. Di samping soal ketidakstabilan politik, persoalan ekonomi menggunung, inflasi tinggi, dan cadangan devisa negatif. APBN ketika itu defisit dan barang kebutuhan sehari-hari langka. Ekonomi mengalami stagnasi luar biasa.

Tidak ada pilihan lain ketika itu untuk menumbuhkan ekonomi kecuali melakukan liberalisasi ekonomi. Untuk itu butuh modal untuk investasi. Modal domestik kecil. Maka investasi asing dicari, lewat investasi langsung atau utang. Lahirlah Undang-Undang Penananaman Modal Asing.

Untung kemudian ada durian runtuh dari penjualan minyak ketika harga minyak bumi naik. Dari penjualan itu, pemerintah punya tabungan untuk investasi.

Jadi, ketika itu pemain utamanya ada tiga: modal swasta asing, modal swasta domestik, dan pemerintah. Hasilnya ekonomi tumbuh meyakinkan dan berkelanjutan sejak 1968 sampai 1981.  Tetapi menimbulkan ketimpangan ekonomi antarsektor dan antardaerah. Juga antargolongan. Jadi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Pada batas tertentu, negara dapat mengimbangi peran modal asing. Sepanjang negara kuat dan punya dana cukup, maka modal asing bisa diredusir dampak negatifnya. (Pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung