BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Pilah Skema Untuk Proyek Strategis

Skema pembiayaan pembangunan bermacam-macam seperti utang, investasi, dan funding. Pemerintah mencoba beberapa skema seperti yang selama ini dijalankan. Namun yang sering dilupakan seberapa besar manfaatnya dan mana yang lebih efektif untuk Indonesia.

Bermacam-macam skema pendanaan tidak menjadi masalah sepanjang persyaratan dan konsekuensinya di balik skema tersebut dipelajari dengan baik. Utang luar negeri, misalnya, di dalamnya ada commitment fee, technical assistant yang jika dihitung jatuhnya lebih mahal dari suku bunga komersial, walaupun judulnya soft loan.

Skema pembiayaan tersebut harus sesuai dengan  jenis proyek yang didanai. Jika investornya China maka yang akan dibangun lebih banyak infrastruktur. Yang harus dievaluasi adalah seperti apa infrastruktur yang didanai dan apakah ada agenda dibalik pendanaan tersebut.

China mulai membangun fondasi kekuatan ekonomi dunia seperti halnya dulu AS sebelum dolar AS menjadi mata uang dunia. Di antaranya yang dibangun China adalah jaringan kekuatan ekonomi melalui Belt and Road Initiative. Agar jaringan kekuatan itu terkoneksi maka China harus membangun infrastruktur.

Oleh karena itu infrastruktur yang dibangun apakah hanya untuk meningkatkan jalur perdagangan bagi China atau memberikan kemanfaatan terhadap nilai tambah komoditas Indonesia. Kalau memang Indonesia membutuhkan infrastruktur maka diprioritaskan pada proyek yang bisa mempercepat investasi di sektor manufaktur, bukan sekadar konektivitas dengan membangun jalan tol.

Konektivitas antardaerah memang penting sepanjang daerah yang tersambung menghasilkan barang.  Langkah pertama harus ada produksi dulu sehingga yang dibutuhkan adalah infrastruktur untuk peningkatkan produktivitas di sektor manufaktur.

Skema pembiayaan bisa berbentuk apa saja. Yang perlu dilihat apakah pendanaan tersebut digunakan untuk sektor komersial atau strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti air, energi  yang merupakan sektor vital yang seharusnya tidak melalui skema penyertaan saham atau ekuitas. Tidak bisa disamaratakan.

Sejak Orde Baru kita sudah tergantung kepada pendanaan dari luar negeri. Yang harus menjadi catatan kalau meminjam utang dari luar negeri untuk menambah kapasitas dalam negeri dan kapasitas fiskal. Tetapi yang terjadi rasio pajak Indonesia hingga saat ini stagnan di 10 persen. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir