BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Petisi Pegawai KPK Masalah Serius

KPK harus diselamatkan.  Kehormatan KPK dapat ditegakkan karena insan KPK mampu menjaga integritasnya secara paripurna. Petisi “Hentikan Segala Upaya Bentuk Menghambat Penanganan Kasus”, yang diajukan oleh satuan pegawai KPK dengan dasar isu integritas tapi ditujukan pada unsur pimpinan KPK dan sebagian strukturalnya.

Jika dikaji lebih teliti, petisi penyidik dan penyelidik KPK ternyata bukan sekadar isu integritas saja karena secara nyata telah terjadi obstruction of justice. Ada indikasi kuat suatu upaya yang ditujukan untuk menghambat proses pemeriksaan yang tengah dan akan dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK.

Hal ini sangat mengerikan karena KPK seperti dilemahkan oleh internal sendiri. Pihak atau pelaku yang disinyalir melakukan tindakan obstruction of justice itu justru diduga pejabat struktural dan juga dari unsur pimpinan KPK sendiri.

Semua tindakan dari pihak seperti disebutkan dalam petisi tersebut dapat dikualifikasi sebagai obstruction of justice, yaitu suatu tindak kejahatan yang dapat dikenakan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Petisi ini adalah masalah serius karena siapapun yang melakukan obstruction of justice, termasuk pimpinan KPK. KPK di tubir jurang. Ngeri. Jika tindakan ini tidak segera diselesaikan, maka pimpinan KPK potensial dituduh telah dengan sengaja meluluhlantakan marwah dan kehormatan KPK yang g selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh seluruh insan KPK.

Pimpinan KPK harus segera melakukan review dan assessment atas segala informasi yang tersebut di dalam petisi. Proses itu harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang sangat independen.

Jika benar ada pejabat struktural yang sudah dinyatakan bersalah karena ada dugaan pelanggaran etik, tidak ada alasan bagi pimpinan KPK untuk tidak segera mengekseskusinya. Jika tidak, maka pimpinan KPK tidak hanya melakukan ketidakadilan tapi bisa dituduh menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Mereka dapat dikenakan pasal kejahatan yang berkaitan dengan tipikor. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha