BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen
Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek

Perubahan nomenklatur  kementerian pernah dilakukan Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun aktivitasnya sempat stagnan  karena ada perubahan nomenklatur.  Perubahan ini membutuhkan waktu kira-kira 6 bulan.

Kalau sekarang dilakukan perubahan nomenklatur maka harus siap dalam 6 bulan ke depan pada kementerian yang mengalami perubahan harus melakukan konsolidasi. Kalau kita berharap ada percepatan pekerjaan mungkin tidak akan terjadi, berdasarkan pengalaman yang terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi  membutuhkan waktu agak lama sebelum mereka melakukan penyesuaian.

Penggabungan dan pemisahan kementerian tidak sekadar melibatkan nama kementerian, tetapi ada penempatan sumber daya manusia yang berubah di dalamnya, perubahan divisi, ditambah lagi masalah-masalah kecil menyangkut administrasi . Hal ini harus dipertimbangkan karena berpotensi memperlambat kerja kementerian yang berubah.

Perlu konsolidasi, tidak bisa serta merta badan yang baru bisa bekerja, perlu dibuat job description supaya tidak ada benturan dengan kementerian lain. Untuk membuat job description tersebut tidak mudah.

Kebijakan menarik satu direktorat dari kementerian yang satu untuk digabung  ke kementerian yang lain tidak mudah. Hal ini harus diwaspadai. Kementerian yang berubah ini tidak akan efektif dalam jangka pendek. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF