BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dekan Fakultas Pertanian UGM
Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi

Masalah sebenarnya dari persoalan pangan ada pada tingkat konsumsi. Mengapa tergantung pada konsumsi, karena konsumsi kita kurang diarahkan. Konsumsi selama ini diserahkan pada mekanisme pasar.

Diversifikasi yang terjadi justru bukan ke arah pangan lokal padahal keragaman sumber bahan baku hayati Indonesia tersedia banyak sekali. Tetapi yang terjadi justru diversifikasi pangan di arahkan ke pangan impor yakni gandum.

Masalah fokus diversifikasi yang masih ke arah pangan impor itulah yang saat ini harus menjadi concern pemerintah untuk bagaimana mengurangi atau mengerem diversifikasi ke arah pangan impor. Karena hal itu akan semakin merapuhkan ketahanan pangan nasional.

Yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah membuat pengaturan terhadap konten lokal. Bahan pangan yang berbahan baku impor gandum,  komposisi gandumnya harus dikurangi. Kemudian gandum disubstitusi dengan bahan pangan lokal.

Kalau tidak ada kebijakan pengurangan bahan baku gandum dan meningkatkan kandungan konten lokal pangan, maka impor gandum akan meningkat terus. Juga, kalau tidak dilakukan pengaturan minimum local content maka pasti sumberdaya pangan lokal kita yang saat ini sudah beragam, akan hilang karena tidak diberdayakan.

Kalau sudah semakin hilang, maka ke depan ketahanan pangan nasional akan semakin rapuh baik dari sisi konsumsi maupun sisi produksi. Sumber daya hayati dalam negeri kalau tidak diberdayakan maka sudah pasti akan hilang dan tidak punya lagi nilai ekonomis.

Pengaruh WTO - Agreement of Agriculture (AoA) sudah pasti sangat tinggi. Tetapi item pangan sebetulnya yang dikecualikan. Pangan tidak termasuk kategori komoditi yang betul-betul bebas. Hanya saja, kalau itu terkait dengan hilangnya keragaman sumber daya hayati nasional karena tidak dikelola dengan baik atau tidak dikonsumsi, maka sudah pasti akan hilang. Petani akan membabat itu semua dan diganti dengan komoditas lain. Termasuk yang akan hilang itu sukun dan umbi-umbian karena tidak digunakan. Padahal kalau digunakan itu akan sangat potensial sebagai bahan baku pangan lokal.

Oleh karena itu sebenarnya untuk perjanjian dengan komitmen liberalisasi pertanian AoA –WTO konteks kita sebenarnya bukan hanya sekadar aksi menolak impor, tapi adalah dalam rangka mempertahankan keragaman sumber daya hayati nasional. Sumber daya hayati harus digunakan, meski belum sampai 100 persen sukun misalnya, maka bahan pangan impor harus direm dengan ketentuan  minimum local content.

Pemerintah harus berani membuat kebijakan terobosan ke depan terkait pengurangan bahan pangan impor dengan minimum local content. Kalau tidak, maka ketahanan pangan nasional akan semakin rapuh. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998