BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM
Perpres THR & Gaji ke 13, Pemerintahan Jokowi Tidak Sensitif Keuangan Negara

Saya mencermati ada beberapa hal terkait Perpres THR dan Gaji ke 13 bagi PNS, TNI-Polri, kepala daerah, anggota DPR/DPRD, serta para pensiunan yang sedang menjadi polemik saat ini, yakni etika,  situasi, politik anggaran dan peruntukan, serta jebakan korupsi.

Dalam menentukan suatu kebijakan, hendaknya penyelenggara negara (pemerintah) juga mempertimbangkan situasi yang sedang dialami. Dengan demikian ada etika yang harusnya menjadi dasar pemikiran atau landasan pengambilan kebijakan. 

Layak dipertanyakan di sini,  dalam konteks negara yang sedang defisit keuangan dan utang negara menumpuk, patutkah anggaran yang ada diperuntukkan bagi sesuatu yang sifatnya ekstra atau bonus?  Perlu diingat,  gaji ke-13 dan THR bukan gaji bulanan yang wajib dibayarkan karena seseorang melakukan pekerjaan rutinnya per bulan. THR dan gaji ke-13 tersebut sifatnya adalah ekstra.

Terkait hal di atas, jika pemerintahan sekarang diasumsikan memiliki sensitivitas yang tepat terhadap kondisi keuangan negara, ini seharusnya tercermin dalam politik anggaran, termasuk alokasi ke hal hal mana yang dipandang lebih perlu dan urgent. Misal, mengalokasikan pada pembayaran bunga utang atau program pengentasan kemiskinan. Dua hal yang saat ini masih melilit bangsa.

Dalam aspek hukum, pakar tata negara Margarito Kamis mengatakan bahwa pergeseran anggaran yang dinyatakan oleh kemendagri melalui surat edaran itu menyalahi aturan undang-undang tentang anggaran negara dan daerah. Tidak bisa anggaran yang sudah dialokasikan untuk suatu program digeser untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13 ini. Apalagi ada tunjangan2 di dalamnya diluar gaji pokok yang memang dianggarkan dlm APBN dan APBD. Bisa masuk penjara berjamaah nanti para kepala daerah. Hal senada dilontarkan oleh Ryaas Rasid pakar otonomi daerah.

Upaya para pakar dan publik mengingatkan pemerintah ini nampaknya lagi lagi akan menjadi angin lalu saja. Hingga akhirnya muncul anggapan bahwa Perpres ini dilahirkan sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan pencitraan di tahun politik jelang Pemilu dan Pilpres 2019. Dimana Presiden Jokowi akan maju kembali dalam bursa capres dengan dukungan dari PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, Hanura, dan PPP. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)