BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Budaya
Perobohan Patung Bukan Hanya Soal Seni dan Isu Agama

Yang menarik buat saya dari fenomena perobohan dan protes patung-patung itu, beberapa di antaranya, misalnya patung ikan karya Nyoman Nuarta yang dirobohkan di Pangandaran, Jawa Barat. Di situ yang terjadi bukan hanya pertentangan antara seni dengan isu keagamaan, tapi juga ruang dan konteks patung kontemporer itu muncul.

Patung itu muncul di ruang publik dan dari segi seni, apakah itu termasuk seni publik? Karena publik tidak dilibatkan sejak semula. Kehadiran patung biasanya lahir dari kebijakan perorangan yang memegang tampuk pimpinan di sebuah kota/daerah, yang berkeyakinan anggaran kebudayaannya bisa untuk membuat patung kontemporer di ruang publik. Masalahnya, publiknya sendiri tidak tergarap lebih dulu. Apakah publiknya paham makna kontemporernya? Itu yang kelihatan banget dari polemik kontroversi patung ikan Nyoman Nuarta di Pangandaran.

Itu patung ikan tanpa sedikitpun mirip ikan. Lalu kita bayangkan publik awam tanpa pemahaman sedikitpun tentang seni rupa kontemporer hanya akan melihat patung itu jelek karena nggak ada fungsinya. Tak ada fungsi simbolik atau apapun. Ini hanya bentuk yang aneh saja. Akhirnya tanpa pengetahuan seni rupa kontemporer atau siapa itu Nyoman Nuarta dan sejarah patungnya, patung yang teronggok itu dianggap jelek dan harus diganti dengan yang lebih jelas. Patung (mirip) ikan saja!

Yang missed di sini adalah pendidikan seni rupa buat publik. Pendidikan seni rupa bukan hanya ajaran seni dari menara gading, para dewa kesenian menyampaikan apa arti seni pada publik. Bukan itu. Tapi seni yang melibatkan publik. Jadinya partisipatif. Publik bisa mengungkapkan yang dia inginkan.

Ini bedanya dengan patung-patung di zaman Sukarno. Dia kan arsitek dan seniman juga. Dia menaruh patung-patung kontemporer saat itu--kadang-kadang abstrak bahkan--dengan satu fungsi: menjadi landmark. Misal Patung Pak Tani dijadikan acuan lokasi oleh orang-orang. Maknanya tak semua orang tahu, tapi itu jadi landmark.

Sampai tahun 1980-an masih terasa kedekatan seni rupa kontemporer dengan masyarakat. Tapi lalu menjauh dan semakin jauh ketika muncul pengerasan ideologi, termasuk ideologi keagamaan, di beberapa tempat. Dari dulu sampai sekarang, selama berabad-abad, sudah ada yang meyakini patung itu haram.

Mengenai pemerintah pembiaran atau bersikap diam, harus dibedakan dulu antara pusat dan daerah. Orang kan lihatnya membiarkan itu berarti diam saja. Orang inginnya langsung komentar, seperti di Facebook, apa saja langsung dikomentari.

Di pusat, misalnya, orang luput melihat di era Jokowi lahir Undang-undang Kebudayaan yang menurut saya termasuk revolusioner. Semula semangatnya kendali kebudayaan lebih konservatif diubah jadi pemajuan budaya kembali pada UUD1945.

Nah, dalam pasal-pasalnya itu ada tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan budaya serta aksi kesenian. Itu artinya pemerintah pusat tak diam saja. Tapi untuk bisa diterapkan ke daerah butuh waktu 5-10 tahun mungkin. Jadi masalahnya kembali pada pemerintah daerah. Misalnya, banyak perda syariah lahir dengan motif politik. (ade)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila