BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Perlu “Task Force” Implementasi Investasi

Salah satu hasil dari pertemuan tahunan IMF-WBG 2018 bagi Indonesia, selain mendapatkan komitmen hutang baru dari WB dan memperkenalkan “Green Sukuk” adalah diperolehnya komitmen investasi yang mencapai kurang lebih Rp202 triliun. Capaian yang terakhir ini tentunya patut diapresiasi dan disyukuri, mengingat secara teoritis investasi tersebut akan menimbulkan efek “multiplier” yang positif untuk struktur perekonomian Indonesia. Pertama, masuknya investasi akan menambah cadangan devisa, sehingga kebutuhan akan devisa untuk membayar impor akan semakin menguat. Kedua, pada gilirannya meningkatnya cadangan devisa akan memperkuat nilai tukar Rupiah, khususnya terhadap mata uang dolar AS yang saat ini sudah menembus angka di atas Rp15.000. Ketiga, meningkatnya investasi juga akan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak perlu disambut secara gegap gempita, sebab komitmen semacam ini bukan yang pertama kali didapatkan oleh Indonesia. Setiap kunjungan Presiden, beserta rombongan, ke berbagai negara, atau setiap kunjungan kepala negara lain ke Indonesia, komitmen semacam ini selalu didapatkan, tetapi implementasinya dalam realitas merupakan hal lain.

Untuk itu, pasca pertemuan Bali ini, hendaknya ada semacam “task force” (TF) yang bertugas untuk mengawal agar komitmen Bali ini berbuah akselerasi implementasi. Tugas yang diberikan kepada TF ini adalah menindaklanjuti komitmen Bali menjadi Memorandum of Understanding (MoU), atau kalau sudah berupa MoU, menindaklanjuti menjadi Memorandum of Agreement (MoA) atau kontrak. Pengawalan dan akselerasi ini penting untuk dilakukan agar calon-calon investor tidak “buying time” seperti selama ini mereka lakukan, dengan alasan menimbang-nimbang sambil melihat apakah situasi dan kondisi perekonomian global kondusif. TF harus bisa meyakinkan para investor bahwa Indonesia bukan hanya layak investasi secara normatif, tetapi juga dalam realitas.

Sebaliknya, TF juga harus mengkaji apakah calon-calon investor tersebut merupakan calon-calon yang kredibel , bukan investor abal-abal, yang hanya bermodal proposal, sedangkan esensi yang sebenarnya dari investor, yaitu modal, mereka tidak punya. Investor-investor semacam ini hanya mengandalkan pembiayaan dari konsorsium-konsorsium perbankan baik luar negeri maupun dalam negeri, dengan jaminan proyek-proyeknya. Investasi semacam ini sangat berisiko bagi Indonesia.

Oleh karena itu, ketika para calon investor tersebut sudah siap memasuki tahapan kontrak, TF ini juga harus mengawal bahwa isi kontrak menjamin kepentingan kedua belah pihak secara seimbang, dan menjamin bahwa klausula-klausula kontraknya tidak mengandung jebakan-jebakan “batman” yang merugikan posisi Indonesia.

Untuk keperluan ini, TF bukan hanya terdiri dari unsur pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta, tetapi juga ahli-ahli negosiasi dan ahli-ahli hukum kontrak. Pengalaman dari Kontrak Karya (KK) Freeport yang menempatkan Indonesia pada posisi terjebak hendaknya menjadi pengalaman. Betapa tidak, KK telah menjadi jebakan “batman” sampai tahun 2041 dengan posisi Indonesia betul-betul dihadapkan pada posisi tidak ada pilihan terbaik. Semoga pengalaman KK tidak terulang, dan komitmen investasi benar-benar terimplementasi.  (pso)        

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional