BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY
Perlu Standarisasi Produk UMKM

Kelemahan mendasar terhadap pembinaan UMKM adalah kelemahan atas sumberdaya manusia. Hal ini terlihat bahwa rata-rata UMKM dimiliki oleh orang dengan pendidikan berkategori rendah. Kondisi ini akan menghambat dari sisi inovasi, motivasi, dan rasionalitas berpikir untuk bertindak. Dengan kenyataan ini, pelaku UMKM belum dapat memprediksi dengan tepat kebutuhan yang ada di pasar, sehingga apa yang dihasilkan hanya atas dasar kemampuan dalam memproduksi tanpa mempertimbangkan sisi permintaan atau kebutuhan pasar.

Pemerintah tidak punya garis birokrasi yang jelas terhadap UMKM karena secara hierarki keberadaan UMKM tidak di bawah komando dinas atau kementerian langsung, sehingga para pelaku UMKM tidak langsung bertanggung jawab kepada dinas atau kementerian. Hubungan antara UMKM dengan dinas atau kementerian yang menaungi adalah hubungan koordinatif bukan hubungan instruktif, hal ini akan mempersulit dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM tersebut.

UMKM ibarat anak ayam yang ditinggalkan induknya. UMKM mempunyai kekuatan dan peluang yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun keberadaannya belum mendapat posisi strategis di negeri ini. Hal ini tercermin ketika upaya pengembangan terkesan instan dan belum berkesinambungan.

Untuk mengatasi hal itu dapat dilakukan tindakan “bailout” terhadap UMKM dengan tujuan merangsang pertumbuhan. Namun tindakan ini harus dikemas dengan efektif dan efisien, karena berkaca terhadap beberapa skema yang dikucurkan oleh pemerintah tidak terlalu efektif seperti program Bantuan langsung Tunai (BLT), Beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan lainnya.

Skema yang diberikan idealnya dapat merangsang pertumbuhan tidak hanya sekadar memberikan umpan ibarat menangkap ikan, namun bagaimana dapat membuat kolamnya. Skema modal (bantuan) dapat berupa alat produksi untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Namun tidak terbatas itu, karena kondisi SDM UMKM yang masih terbatas dalam pengetahuan teknologi produksi. Idealnya juga perlu pendampingan dalam bentuk coaching operation bahkan coaching business dan marketing, keuangan, dan penguatan sumberdaya manusianya.

Idealnya, bantuan dana tidak dalam bentuk CSR namun diberikan bantuan pinjaman dengan skema pembiayaan proposional dengan pola kemitraan antara UMKM dan perbankan. Jika perlu dengan jaminan pemerintah dengan model pendampingan. Konsep Inkubator bagi UMKM diharapkan mampu berperan sebagai aggregator dan katalisator dalam perkembangan e-commerce UMKM. Namun sebaiknya hal itu dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai inkubator terutama dalam mengembangkan e-commerce dalam UMKM. Perguruan tinggi dengan kapasitasnya cocok apabila digandeng oleh UMKM untuk membidani dan mengelola e-commerce. Saat ini UMKM belum optimal menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan e-commerce.

UMKM punya kelebihan dibandingkan industri besar, dengan keunggulan komparatifnya maka idealnya didampingi dan diberdayakan melalui inkubator bisnis agar lebih cepat berkembang (akselerasi). Pemerintah dapat membuat kebijakan hilirisasi industri UMKM sehingga menambah peluang pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Apabila pemerintah mampu membuat kebijakan terhadap hilirisasi industri UMKM ini, maka akan menjadi penopang dalam perekonomin Indonesia sehingga akan berdaulat secara ekonomi.

Produk UMKM kita akan mampu bersaing dengan e-commerce impor apabila distandarisasi. hHl ini harus dimulai dari hulu (bahan baku) dan proses produksi yang distandarisasi. Indonesia dengan kekayaan sumberdaya alamnya adalah potensi besar untuk bahan baku industri, termasuk UMKM. Kondisi ini belum secara optimal dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan. Kelemahannya, produk yang dihasilkan UMKM belum standar. Untuk menjadikan produk menjadi standar perlu persyaratan, yaitu jumlah produk yang dihasilkan banyak, ukuran yang sama, kemasan sama serta spesifikasi yang jelas. Untuk memenuhi kriteria tersebut perlu standarisasi proses produksi, dan tentu saja yang paling berperan adalah teknologi. (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan