BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Umum Gerakan Peduli Kesehatan Aceh (Geriksa)
Perlu Solusi Manfaatkan Dana Otsus

Hampir 10 tahun telah berjalan dana otonomi khusus di Aceh namun kesejahteraan belum juga terlihat titik terang. Berdasarkan kesepakatan MoU Helsinki pada 2005 yang melahirkan undang undang Pemerintah Aceh. Setahun berikutnya, salah satu dari kesepakatan tersebut adalah Aceh akan mendapatkan Dana Otonomi Khusus (DOKA).

Selama 20 tahun dengan rincian 2 persen dari dana alokasi umum selama 15 tahun dan sisanya selama 5 tahun sebanyak 1 persen, sejak pertama pemberian. Dana Otsus pada tahun 2008 sampai saat ini 2018 maka setidaknya aceh sudah mendapatkan Rp66,5 triliun, nominal yang sangat besar tersebut sampai saat ini belum sebanding dengan hasil yang didapatkan oleh rakyat Aceh. Bannyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah tidak siapnya pemerintah Aceh ketika awal awal Dana Otsus diberikan sehingga dana yang besar tersebut tidak teralokasi secara tepat sasaran, tidak berdasarkan prioritas, dan juga sebagian besar pengeluaran hanya bersifat konsumtif, karena tidak adanya rencana induk untuk pemanfaatan dana tersebut.

Kemudian pada 2015 baru terbentuk rencana induk pemanfaatan dana Otsus, artinya sudah berjalan 7 tahun tersebut benar benar tidak ada arah. Sehingga banyak hal yang bisa terjadi selama 7 tahun berjalannya dana Otsus, mulai dari penyelewengan dana hingga alokasi yang tidak tepat sasaran. Itu semua berdampak pada kesejahteraan Rakyat Aceh yang tidak kunjung membaik.

Maka solusi demi solusi harus segera dipikirkan bersama untuk memaksimalkan pemanfaatan dana Otsus di Aceh, termasuk pemerintah pusat harus melakukan evaluasi ketat terhadap dana tersebut. Mengingat 2027 dana otsus tersebut berakhir, dan harapannya pada saat tersebut kesejahteraan Rakyat Aceh lebih baik dari saat ini. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK